TOPIKterkini.com- Jakarta | Polres Metro Jakarta Pusat menerapkan pola pelayanan khusus dalam pengamanan dan pendampingan kegiatan penyampaian aspirasi masyarakat di sejumlah titik strategis ibu kota. Pendekatan humanis, komunikatif, dan persuasif menjadi prioritas guna menjaga keamanan serta kenyamanan seluruh masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi aksi.
Sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan yang optimal, kepolisian membagi wilayah sekitar Gedung DPR/MPR RI dan kawasan sekitarnya ke dalam enam zona pelayanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lainnya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Reynold, menjelaskan bahwa pembagian enam zona merupakan strategi pelayanan untuk memudahkan pengawasan dan koordinasi personel di lapangan.
“Pembagian wilayah pelayanan menjadi enam zona dilakukan agar setiap titik penyampaian aspirasi dapat terlayani dengan baik, sekaligus menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif,” ujar Reynold, Kamis (27/8/2026).
Dalam pelaksanaannya, Kombes Pol. Reynold memimpin langsung pelayanan di Zona 1 yang mencakup kawasan Ring 1 Gedung DPR/MPR RI. Sementara itu, Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Mirzal Maulana bertugas memimpin pelayanan di wilayah hukum Polsek Metro Gambir.
Adapun pembagian wilayah pelayanan lainnya meliputi:
- Zona 2, mencakup sejumlah titik di sekitar Kompleks DPR/MPR RI hingga Flyover Semanggi.
- Zona 3, meliputi Pintu Escape Mal Senayan Park (SPARK), TVRI, Traffic Light (TL) Hotel Mulia, hingga TL Asia Afrika.
- Zona 4, mencakup kawasan Gerbang Pancasila atau gerbang belakang DPR RI hingga Jalan Gelora.
- Zona 5, meliputi Pos Polisi Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR, hingga Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- Zona 6, mencakup kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas.
Dengan sistem zonasi tersebut, personel kepolisian dapat memberikan pelayanan secara lebih efektif di setiap titik kegiatan, sekaligus memastikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum tetap terlindungi.
Reynold menegaskan bahwa seluruh personel yang bertugas mengedepankan pendekatan humanis dalam melayani masyarakat.
“Kami mengutamakan pendekatan humanis, komunikatif, dan kondusif. Harapannya, seluruh kegiatan penyampaian aspirasi dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman, serta aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan sebagaimana mestinya,” tutupnya.