Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Dunia pendidikan kembali menjadi sorotan. Sejumlah mahasiswa Universitas Gunung Rinjani (UGR), khususnya dari Fakultas Hukum dan FKIP, mengeluhkan mekanisme pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang disebut berubah-ubah setiap semester.
Keluhan tersebut tidak hanya berkaitan dengan nominal pembayaran, tetapi juga mekanisme pembayaran yang dinilai menyulitkan mahasiswa. Kondisi itu disebut berdampak pada akses mahasiswa terhadap Sistem Informasi Akademik (SIAKAD).
Salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGR yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pada awal masuk kuliah proses pembayaran berjalan normal. Namun, persoalan mulai dirasakan ketika memasuki semester II.
“Awalnya masuk baik-baik saja. Ketika masuk semester II mulai terlihat perubahan pembayaran SPP dan SIAKAD tidak bisa berfungsi,” katanya, Minggu (6/9/2026).
Ia menjelaskan, pada semester II dirinya sempat melakukan pembayaran secara online melalui bank yang ditunjuk kampus. Namun, memasuki semester III, pembayaran dilakukan secara offline. Setelah pembayaran tersebut dilakukan, akses SIAKAD justru tidak dapat digunakan.
Menurutnya, mahasiswa telah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak kampus untuk mendapatkan kejelasan. Namun, mahasiswa kemudian mendapat informasi bahwa pembayaran yang dilakukan secara offline akan dikembalikan dan pembayaran harus dilakukan melalui mekanisme online dengan membuat rekening pada bank yang ditentukan.
“Pernah bayar melalui online ketika masuk semester dua. Setelah itu masuk semester tiga kami bayar melalui offline, tetapi SIAKAD tidak bisa dibuka. Kami sudah berupaya komunikasi dengan kampus. Informasinya, setelah bayar uang tersebut dikembalikan dan harus bayar melalui online serta harus membuat rekening BSK,” ujarnya.
Ia mengaku kecewa karena mekanisme pembayaran yang berubah-ubah membuat mahasiswa kebingungan dan merasa dipersulit dalam memenuhi kewajiban pembayaran.
“Karena merasa dipersulit oleh kampus, saya terus berkoordinasi, tetapi sampai sekarang belum ada titik terang,” ungkapnya.
Menurutnya, pihak kampus seharusnya memiliki aturan pembayaran yang jelas dan konsisten sehingga mahasiswa dapat memahami kewajibannya sejak awal.
“Jelas hak kita sebagai mahasiswa ada dan aturan dari pihak kampus UGR juga harus jelas. Jangan begitu cepat berubah,” tegasnya.
Ia berharap pihak yayasan dan pimpinan UGR turun langsung melihat kondisi mahasiswa, khususnya terkait persoalan pembayaran SPP dan akses layanan akademik.
“Bayar saja dipersulit, apalagi kalau tidak bayar. Kami berharap pihak yayasan melihat langsung kondisi kami di kampus dan kesulitan yang kami alami,” katanya.
Keluhan mahasiswa tersebut diharapkan mendapat perhatian serius dari pihak UGR. Kampus juga diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai besaran SPP, mekanisme pembayaran, kebijakan pengembalian pembayaran, kewajiban pembukaan rekening bank, serta keterkaitan pembayaran dengan akses SIAKAD.
Hingga berita ini ditulis, pihak Universitas Gunung Rinjani maupun yayasan belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan mahasiswa tersebut.(TT).