Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR —Rencana pengoperasian kapal cepat dari Pelabuhan Labuhan Haji, Lombok Timur, menuju wilayah Sumbawa Barat mulai memasuki tahap persiapan.
Saat ini, investor masih menunggu izin operasional dari Kementerian Perhubungan setelah kapal tersebut menjalani proses uji kelayakan laut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Timur, Safwan, mengatakan kapal cepat yang dipersiapkan tersebut saat ini berada di kawasan Kayangan dan masih menunggu izin operasional dari Kementerian Perhubungan.
“Semoga saja di bulan Desember ini semua sudah siap dan bisa beroperasi,” kata Safwan, (07/9/2026).
Menurutnya, kapal tersebut diperkirakan memiliki kapasitas sekitar 0 penumpang. Sementara waktu tempuh dari Labuhan Haji menuju Sumbawa Barat diperkirakan sekitar 40 menit.
Safwan menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan pengecekan awal terkait kesiapan lokasi sandar kapal di Labuhan Haji. Nahkoda kapal disebut telah meninjau langsung lokasi dan menilai dermaga tersebut memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat bersandar.
“Menurutnya memungkinkan untuk menyandar di situ (Labuhan Haji). Untuk sementara ini juga sudah tersedia tangga naik turun penumpang. Kita akan lihat ke depannya seperti apa,” ujarnya.
Ia menyebut fasilitas akses naik dan turun penumpang untuk sementara dinilai cukup aman. Namun, apabila jumlah penumpang meningkat setelah kapal beroperasi, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan melakukan penyempurnaan terhadap fasilitas tersebut.
“Sementara ini untuk akses naik turun penumpang cukup aman. Nanti kita akan lihat aktivitasnya. Jika meningkat, tidak menutup kemungkinan akan ada penyempurnaan terhadap tangga naik turun,” jelasnya.
Keseriusan investor, lanjut Safwan, juga terlihat dari upaya menyiapkan fasilitas tangga naik-turun penumpang. Apabila operasional kapal cepat benar-benar terealisasi, Pemkab Lombok Timur disebut akan berupaya menyiapkan ponton yang layak dan aman bagi masyarakat pengguna jasa.
Safwan berharap kehadiran kapal cepat tersebut tidak hanya membuka akses transportasi yang lebih cepat, tetapi juga mampu menarik minat investor lain untuk mengembangkan konektivitas transportasi laut di Labuhan Haji.
“Mudah-mudahan saja jika sudah beroperasi bisa menarik investor lain. Sudah ada yang minat agar lebih serius lagi. Sudah ada wacana untuk investor lain, kita harapkan nanti agar lebih serius,” pungkasnya.
Dinsos Lombok Timur Imbau Warga Segera Perbarui Data Perlinsos, Dibuka hingga Akhir Desember 2026
Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Timur mengimbau masyarakat yang belum melakukan pemutakhiran data agar segera memperbarui datanya melalui aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Masyarakat masih diberikan kesempatan untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data maupun menyampaikan sanggah hingga akhir Desember 2026.
Kepala Bidang Fakir dan Miskin Dinas Sosial Lombok Timur, Dedi Kurniawan, mengatakan masyarakat dapat memperbarui data melalui agen maupun secara mandiri.
“Masih bisa sampai akhir Desember 2026, baik untuk pendaftar, pemutakhiran maupun sanggah,” kata Dedi, (7/9/2026).
Menurutnya, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin menjadi agen. Saat ini, calon agen tidak lagi harus melakukan pendaftaran melalui Dinas Sosial, tetapi dapat mendaftarkan diri melalui Komite Percepatan Transformasi Pendataan Digital (KPTPD) yang tersedia pada laman aplikasi Perlinsos.
“Untuk menjadi agen dipermudah karena tidak perlu mendaftar melalui Dinsos. Agen bisa mendaftar melalui Komite Percepatan Transformasi Pendataan Digital (KPTPD),” jelasnya.
Dedi menjelaskan, KPTPD masih tersedia melalui laman aplikasi Perlinsos untuk memfasilitasi proses pendaftaran agen. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mengisi setiap data sesuai kondisi sebenarnya.
“Melalui ini pemerintah pusat memberikan keringanan agar agen bisa mendaftar melalui KPTPD. Masyarakat diminta mengisi data dengan jujur,” ujarnya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan data yang disampaikan melalui sistem tersebut. Menurut Dedi, akses terhadap data tersebut berada pada pemerintah pusat.
“Terkait data juga aman, karena yang hanya melihat data tersebut hanya pemerintah pusat,” pungkasnya.
(Harianang).