Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Ada satu istilah yang belakangan terus muncul dalam berbagai perbincangan publik di Lombok Timur: “Hamba Allah.”
Istilah tersebut sebelumnya disebut-sebut dalam pembiayaan Festival 1 Muharam yang menghadirkan artis dan panggung hiburan. Setelah itu, istilah yang sama kembali muncul dalam pembahasan pembiayaan Hari Jadi Lombok Timur.
Kini, publik kembali dibuat bertanya setelah istilah “Hamba Allah” muncul dalam polemik biaya keberangkatan umrah seorang pejabat Pemkab Lombok Timur bersama istrinya.
Festival 1 Muharam disebut dari Hamba Allah.
HUT Lombok Timur disebut dari Hamba Allah.
Kini umrah pejabat juga disebut dari Hamba Allah.
Kebetulan semata?
Atau ada cerita lain yang belum dibuka kepada publik?
Pertanyaan tersebut semakin menguat karena ketiga persoalan itu sama-sama berkaitan dengan kegiatan maupun pihak yang berada dalam lingkup pemerintahan.
Publik tentu tidak sedang mempersoalkan seseorang bersedekah atau membantu kegiatan. Yang menjadi pertanyaan adalah transparansi sumber pembiayaan.
Siapa sebenarnya pihak yang disebut “Hamba Allah” tersebut?
Apakah satu orang, beberapa orang, perusahaan, sponsor, atau pihak lain?
Berapa nilai dana yang diberikan?
Bagaimana mekanisme pemberiannya?
Dan yang paling penting, apakah bantuan tersebut benar-benar tidak memiliki hubungan atau kepentingan apa pun dengan kebijakan maupun pejabat pemerintah?.
Pertanyaan semakin menarik ketika polemik ini dikaitkan dengan keberangkatan umrah pejabat bersama istrinya.
Jika memang biaya umrah tersebut berasal dari pihak yang secara sukarela membantu, tentu tidak ada persoalan selama seluruh mekanismenya sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, justru karena muncul istilah “Hamba Allah”, publik membutuhkan penjelasan yang lebih terang.
Di sisi lain, muncul pula pertanyaan politik kepada Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin.
“Dana itu dari Donatur,”Tegasnnya, Haerul Warisin.
“Tidak perlu kita menggunakan dana daerah banyak donatur,” Tandasnnya.
Dengan berbagai kegiatan yang pembiayaannya disebut berasal dari pihak lain, publik ingin mengetahui: sejauh mana pemerintah daerah mengetahui dan memastikan sumber serta mekanisme pembiayaan tersebut?.
Apakah semuanya murni bantuan dari pihak luar?
Apakah ada dana pribadi?
Apakah ada sponsor?
Atau terdapat mekanisme pembiayaan lain yang belum disampaikan secara terbuka?
Tidak adanya penjelasan yang lengkap berpotensi membuat ruang spekulasi semakin besar.
Sebab, dalam politik pemerintahan, transparansi bukan hanya soal jumlah uang, tetapi juga soal siapa yang memberikan dan untuk kepentingan apa.
Karena itu, polemik “Hamba Allah” kini bukan lagi sekadar cerita soal Festival 1 Muharam, HUT Lombok Timur ataupun umrah.
Ini sudah menjadi pertanyaan publik:
“Hamba Allah” sebenarnya siapa?
Dan mengapa istilah tersebut muncul berulang kali ketika publik mempertanyakan sumber pembiayaan?
Apabila memang semuanya berasal dari donatur yang ikhlas tanpa kepentingan politik maupun pemerintahan, penjelasan terbuka justru akan menjadi jawaban paling sederhana.
Tidak perlu spekulasi. Tidak perlu saling curiga. Cukup buka mekanismenya.
Kini bola berada di tangan pihak-pihak yang disebut dalam polemik tersebut.
Publik Lombok Timur menunggu jawaban: Hamba Allah itu siapa, berapa dananya, dari mana sumbernya, serta untuk apa sebenarnya dana tersebut digunakan?.(TT).