TAKALAR, Topikterkini.com – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan pentingnya kedisiplinan, loyalitas, dan integritas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Apel Gabungan Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Senin (5/10/2026).
Apel gabungan tersebut dihadiri Wakil Bupati Takalar, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta seluruh ASN dan tenaga Non-ASN lingkup Pemkab Takalar.
Dalam arahannya, Daeng Manye mengingatkan bahwa disiplin bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab dan komitmen seorang aparatur dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Ia meminta seluruh ASN untuk senantiasa bekerja sesuai ketentuan, menjaga loyalitas terhadap organisasi, serta membangun hubungan kerja yang solid dalam mendukung program pembangunan daerah.
“Sebagai ASN kita harus tegak lurus dan mengikuti aturan. Bangun kerja sama yang baik dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,” tegas Daeng Manye di hadapan peserta apel.
Selain kedisiplinan individu, Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan pimpinan OPD dalam mengelola organisasi. Menurutnya, pembagian tugas yang jelas dan terukur menjadi salah satu kunci agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif.
Ia meminta setiap pimpinan perangkat daerah tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memastikan seluruh staf memahami tanggung jawab masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan.
“Sebagai pimpinan, berikan arahan dan pembagian tugas yang jelas kepada staf agar pekerjaan berjalan baik, tertata dan terukur,” lanjutnya.
Daeng Manye berharap seluruh jajaran Pemkab Takalar menjadikan kedisiplinan dan kerja sama sebagai budaya organisasi. Dengan demikian, kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat terus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan publik.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pimpinan daerah, tetapi juga sangat bergantung pada kesungguhan seluruh aparatur dalam menerjemahkan kebijakan tersebut menjadi pekerjaan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (*)