TOPIKTERKINI.COM – JENEPONTO | Gelombang ketidakpuasan terhadap kepemimpinan HMI Cabang Jeneponto mencapai puncaknya. Jajaran pengurus komisariat melalui Rapat Harian Diperluas (RHP) secara tegas menyatakan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum, Sekretaris Umum, dan Bendahara Umum HMI Cabang Jeneponto.
Ketua Umum dinilai terlalu disibukkan dengan kepentingan di luar agenda perjuangan organisasi. Sementara itu, Sekretaris Umum dinilai tidak maksimal menjalankan tanggung jawab administratif dan koordinasi kesekretariatan. Adapun Bendahara Umum juga dipersoalkan karena dinilai tidak menunjukkan tanggung jawab yang semestinya dalam pengelolaan organisasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar di kalangan kader dan komisariat: Jika tiga unsur utama pimpinan cabang tidak mampu menjalankan amanah secara maksimal, lantas siapa yang bertanggung jawab atas masa depan organisasi?
Atas dasar evaluasi tersebut, Rapat Harian Diperluas menyepakati sikap politik-organisatoris berupa mosi tidak percaya sekaligus mendorong pencabutan mandat kepemimpinan melalui mekanisme konstitusional HMI.
Tidak hanya itu, forum juga menyepakati untuk mengusulkan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Jeneponto sebagai Penanggung Jawab (Pj) Ketua Umum guna memastikan roda organisasi tetap berjalan.
DESAK MPK DAN PB HMI TURUN TANGAN!
Jajaran komisariat mendesak Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) serta Pengurus Besar HMI agar tidak menutup mata terhadap persoalan internal yang sedang terjadi di HMI Cabang Jeneponto.
Penyelesaian konflik harus dilakukan secara objektif, transparan, dan berlandaskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMI. Tidak boleh ada kepentingan personal yang ditempatkan di atas kepentingan organisasi.
BUKAN AMBISI JABATAN, TETAPI PENYELAMATAN ORGANISASI!
Sikap ini menjadi peringatan bahwa jabatan dalam HMI bukan fasilitas untuk kepentingan pribadi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
HMI tidak boleh menjadi organisasi yang hanya hidup dalam struktur kepengurusan, tetapi kehilangan ruh perjuangan, tanggung jawab, dan keberpihakan terhadap kader.
Ketika amanah diabaikan, evaluasi adalah keharusan. Ketika organisasi kehilangan arah, kader tidak boleh memilih diam.
Kini bola berada di tangan MPK dan PB HMI. Apakah persoalan ini akan diselesaikan secara konstitusional atau justru dibiarkan menjadi konflik berkepanjangan?
HMI Cabang Jeneponto membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, bukan sekadar pemegang jabatan!
Selamatkan HMI Cabang Jeneponto!
HIDUP HMI! YAKUSA!