Topikterkini.com.|Buol – Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, M.M., meninjau langsung kondisi bendungan irigasi di Lakea 1, Kamis (5/11/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur pengairan yang menjadi sumber aliran air menuju wilayah Lakea 2.
Dalam kunjungan itu, Bupati didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Pertanian, serta Camat setempat. Rombongan melihat secara langsung kondisi bendungan dan saluran irigasi yang mengalami kerusakan sehingga menyebabkan distribusi air menuju Lakea 2 terganggu.
Terhentinya aliran air tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah, mengingat keberadaan irigasi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat, khususnya untuk mendukung aktivitas pertanian.
Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo menegaskan bahwa persoalan irigasi di Lakea 2 perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan sektor pertanian.
Ia meminta jajaran teknis terkait, khususnya Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, untuk mengkaji kondisi kerusakan serta menyiapkan langkah penanganan agar aliran air dari bendungan Lakea 1 dapat kembali berfungsi dan menjangkau wilayah Lakea 2.
Menurutnya, ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengupayakan solusi terhadap kendala jaringan irigasi tersebut dengan mempertimbangkan kondisi teknis dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kerusakan saluran irigasi yang menghubungkan Lakea 1 dengan Lakea 2 menjadi persoalan yang perlu segera dicarikan solusi. Peninjauan lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi kerusakan sekaligus membahas kemungkinan langkah penanganan bersama organisasi perangkat daerah terkait.
Pemerintah Kabupaten Buol melalui dinas teknis terkait berupaya mendorong pemulihan fungsi jaringan irigasi agar aliran air dapat kembali menjangkau Lakea 2.
Upaya tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian dan mengurangi kendala yang dihadapi petani akibat terganggunya pasokan air.
Peninjauan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan persoalan infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat mendapat perhatian melalui penanganan di lapangan.***