JAKARTA– Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mendatangi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk berkonsultasi mengenai tindak lanjut kebijakan strategis pemerintah pusat terkait penataan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Bappeda, dan Kepala Bagian Organisasi Setda Lombok Timur.
Bupati H. Haerul Warisin menjelaskan, pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperoleh arahan sekaligus mengonsultasikan langkah-langkah yang tepat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat, khususnya menyangkut keberadaan ribuan tenaga PPPK paruh waktu di Lombok Timur.
Menurutnya, pihak Kementerian PAN-RB melalui pejabat deputi menjelaskan bahwa pemerintah pusat bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah melakukan serangkaian rapat intensif guna merumuskan dan menindaklanjuti keputusan strategis terkait penataan PPPK.
Di Kabupaten Lombok Timur, tercatat sebanyak 10.852 PPPK paruh waktu yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan, Satpol PP, pemadam kebakaran, tenaga administrasi hingga tenaga teknis lainnya.
Jumlah tersebut merupakan tenaga yang telah masuk dalam database dan memiliki Nomor Induk PPPK paruh waktu.
Bupati menyampaikan, pemerintah daerah perlu memahami secara tepat mekanisme dan tahapan pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk peluang perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu serta mekanisme seleksi PPPK menuju Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Langkah konsultasi ini dinilai penting agar Pemerintah Kabupaten Lombok Timur tidak salah dalam mengambil kebijakan, sekaligus memastikan penataan tenaga aparatur dilakukan sesuai ketentuan dan keputusan pemerintah pusat.
Sebelumnya, pembahasan mengenai penataan PPPK tersebut juga telah dilakukan dalam rapat bersama DPR RI dan kementerian terkait pada Jumat pekan lalu.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kini menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai dasar menentukan langkah lanjutan terhadap nasib 10.852 PPPK paruh waktu di daerah itu.
(Harianang).