TOPIKterkini.com – JAKARTA | Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) turun tangan mengusut dugaan peredaran rokok ilegal asal Tiongkok di kawasan industri pertambangan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
PB HMI MPO bahkan meminta Kejagung RI mengambil alih penanganan perkara tersebut serta memeriksa Direktur Utama PT VDNI dan Kepala Bea Cukai Sulawesi Tenggara terkait dugaan pembiaran terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai resmi.
Desakan tersebut mencuat menyusul dugaan beredarnya rokok bermerek Jiaozi Kuanzhai Wuliang Nongyang (娇子 宽窄 五粮浓香) di kawasan smelter PT VDNI. Produk tembakau yang diduga berasal dari Tiongkok itu disebut beredar tanpa pita cukai resmi Republik Indonesia dan tanpa Peringatan Kesehatan Bergambar (PHW) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Fungsionaris PB HMI MPO, Indra Dapa Saranani, menilai keterlibatan langsung Kejagung RI diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan objektif, transparan, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
“Kami mendesak Jaksa Agung RI melalui jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera turun tangan, memeriksa, dan mengusut dugaan keterlibatan Direktur Utama PT VDNI serta Kepala Bea Cukai Sultra. Lolosnya rokok polos asal Cina dalam jumlah besar ke kawasan industri strategis harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum,” tegas Indra, Rabu (11/11/2026).
Menurutnya, dugaan peredaran rokok ilegal di kawasan industri berskala besar tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya kelalaian pengawasan maupun keterlibatan oknum tertentu.
Ia menegaskan, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan di tingkat daerah. Menurut PB HMI MPO, Kejagung RI perlu memastikan seluruh pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.
Menyikapi persoalan tersebut, PB HMI MPO menyampaikan empat tuntutan utama.
Pertama, mendesak Kejaksaan Agung RI membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan peredaran rokok ilegal di kawasan industri Morosi, termasuk memeriksa Direktur Utama PT VDNI dan Kepala Bea Cukai Sulawesi Tenggara sesuai kewenangan dan prosedur hukum.
Kedua, menuntut Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Bea Cukai Sulawesi Tenggara serta melaksanakan pemeriksaan dan penyitaan apabila ditemukan barang yang terbukti melanggar ketentuan di mess pekerja maupun gudang PT VDNI.
Ketiga, meminta manajemen PT VDNI bersikap transparan dengan membuka dokumen terkait jalur masuk logistik dan kontainer perusahaan kepada aparat penegak hukum guna memastikan tidak terdapat barang ilegal yang masuk melalui jalur distribusi perusahaan.
Keempat, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI memperketat pengawasan terhadap aktivitas tenaga kerja asing (TKA) di lingkungan PT VDNI serta menindak setiap pelanggaran ketenagakerjaan apabila ditemukan.
PB HMI MPO menyatakan akan segera menyampaikan laporan resmi beserta bukti awal kepada Kejaksaan Agung RI di Jakarta agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.
Mereka juga mengancam akan mengonsolidasikan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Agung RI dan Kementerian Keuangan apabila tidak terdapat langkah penanganan yang dinilai tegas dan terukur dalam waktu dekat.
PB HMI MPO berharap aparat penegak hukum dan instansi terkait segera melakukan penelusuran secara transparan untuk memastikan kebenaran dugaan peredaran rokok ilegal tersebut sekaligus melindungi penerimaan negara dari potensi kerugian akibat pelanggaran cukai. (D).