TOPIKterkini.com – KENDARI | Dugaan aktivitas penampungan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di kawasan Lorong Dangga, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, tepatnya di sekitar BTN Puuwatu Residence, menjadi sorotan Aliansi Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (APH Sultra).
APH Sultra secara resmi melayangkan pengaduan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Dalam pengaduannya, APH Sultra mendesak kepolisian segera melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan BBM tersebut.
Ketua APH Sultra, Nawir Kosangiano, mengatakan informasi mengenai keberadaan sejumlah wadah penampungan BBM di kawasan itu perlu segera ditindaklanjuti untuk memastikan legalitas aktivitas yang berlangsung.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena lokasi yang dimaksud berada di sekitar kawasan permukiman masyarakat.
“Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil pemantauan di sekitar lokasi, terdapat sejumlah bangunan yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM. Di dalamnya terlihat sejumlah wadah penampungan, mulai dari drum plastik hingga beberapa tangki atau tandon berukuran besar yang diduga berisi bahan bakar,” ungkap Nawir kepada awak media. (13/11/2026).
Selain keberadaan wadah penampungan, APH Sultra juga menyoroti sejumlah kendaraan jenis dump truck (DT) yang terlihat berada di sekitar bangunan tersebut.
Kondisi itu, kata Nawir, memunculkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan aparat penegak hukum. Di antaranya mengenai asal-usul BBM, jenis solar yang disimpan, volume penampungan, hingga kelengkapan izin pengangkutan, penyimpanan, dan distribusinya.
APH Sultra menegaskan, dugaan aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan tata niaga BBM, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan masyarakat.
Penyimpanan bahan bakar dalam jumlah besar di kawasan permukiman tanpa memenuhi standar teknis dan keselamatan berpotensi menimbulkan bahaya, termasuk risiko kebakaran.
Atas dasar itu, APH Sultra mendesak Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus, agar segera melakukan pengecekan faktual di lapangan.
“Kami meminta aparat penegak hukum segera turun langsung ke lokasi. Periksa jenis BBM yang disimpan, telusuri asal-usulnya, cek dokumen perizinan, serta pastikan apakah kendaraan yang berada di sekitar lokasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas pengangkutan atau distribusi BBM tersebut,” demikian salah satu poin desakan APH Sultra dalam pengaduannya.
Menurut APH Sultra, pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada keberadaan bangunan dan wadah penampungan. Aparat juga diminta menelusuri kemungkinan penyimpangan dalam rantai distribusi BBM, terutama apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Dalam pengaduannya, APH Sultra turut mengingatkan bahwa kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi memiliki ketentuan perizinan yang wajib dipenuhi oleh setiap pelaku usaha.
Sejumlah regulasi yang menjadi perhatian di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
APH Sultra juga menyoroti Pasal 53 terkait kegiatan usaha hilir tanpa izin yang dipersyaratkan serta Pasal 55 mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengaduan tersebut.
Meski demikian, APH Sultra menegaskan bahwa ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus dipastikan melalui pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, serta pendalaman fakta oleh aparat berwenang.
Dalam pengaduannya, APH Sultra menyampaikan sembilan poin permintaan tindak lanjut kepada Polda Sultra.
Beberapa di antaranya meminta kepolisian melakukan pemeriksaan langsung di lokasi, mengidentifikasi jenis dan volume BBM, menelusuri sumber perolehan bahan bakar, serta memeriksa dokumen perizinan pengangkutan dan penyimpanan.
APH Sultra juga meminta penyidik mengusut kemungkinan keterkaitan kendaraan dump truck dengan aktivitas penampungan maupun distribusi BBM tersebut.
Selain itu, kepolisian didorong berkoordinasi dengan BPH Migas, Kementerian ESDM, Pertamina Patra Niaga, serta instansi teknis lainnya guna memastikan legalitas kegiatan yang dimaksud.
Aspek keselamatan penyimpanan BBM juga diminta menjadi perhatian utama mengingat lokasi tersebut berada di sekitar lingkungan tempat tinggal warga.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan unsur tindak pidana, APH Sultra meminta proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Kami tidak ingin ada kesan bahwa hukum hanya tajam kepada pihak tertentu, tetapi tumpul terhadap pihak lainnya. Jika memang ditemukan pelanggaran, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Nawir.
APH Sultra menyatakan pengaduan tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial sekaligus bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan keselamatan lingkungan masyarakat.
Mereka menegaskan, laporan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu maupun kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.
Namun, informasi mengenai keberadaan sejumlah wadah penampungan BBM dan kendaraan angkutan di lokasi tersebut dinilai perlu segera diverifikasi oleh aparat penegak hukum.
Kini, tindak lanjut Polda Sultra, khususnya Ditreskrimsus, menjadi perhatian publik. Pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai legalitas aktivitas tersebut, asal-usul BBM, serta pemenuhan standar keselamatan penyimpanannya.
APH Sultra berharap kepolisian tidak menunggu sampai terjadi kebakaran atau jatuhnya korban sebelum mengambil langkah pengawasan. “Penegakan hukum dan upaya pencegahan seharusnya dilakukan sejak dini agar potensi pelanggaran maupun ancaman keselamatan masyarakat dapat diantisipasi,” Pungkasnya. (D).