TOPIKterkini.com – KONAWE | Ketua Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Konawe, Irham, S.H., menyoroti serius dugaan aliran dana koordinasi dari perusahaan pertambangan kepada oknum di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Irham mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusuran awal tim investigasi PPWI Konawe, terdapat dugaan pemberian uang sebesar Rp4 juta setiap 10 hari dari PT ST Nickel. Dana tersebut berkaitan dengan aktivitas pengangkutan (hauling) material tambang yang melintasi jalan umum di wilayah Kabupaten Konawe sejak perusahaan beroperasi pada 2025 hingga 2026.
Dalam penelusuran tersebut, seorang pejabat berinisial F yang beberapa kali menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dishub Konawe turut menjadi sorotan. Informasi yang dihimpun tim PPWI menyebutkan bahwa dana tersebut diduga disalurkan melalui seorang pegawai Dishub berinisial S.
Saat dikonfirmasi tim investigasi, pegawai berinisial S membenarkan adanya uang tersebut dan menjelaskan bahwa dana itu diperuntukkan sebagai biaya koordinasi pengamanan pos-pos Dishub yang dilalui kendaraan hauling.
Menanggapi pengakuan tersebut, Irham mempertanyakan dasar hukum penerimaan dana dari perusahaan swasta oleh aparatur pemerintah daerah. PPWI menilai alasan biaya koordinasi pengamanan pos tidak serta-merta dapat membenarkan penerimaan uang di luar mekanisme resmi keuangan daerah.
“Transparansi merupakan kewajiban penyelenggara pemerintahan. Setiap rupiah yang berkaitan dengan pelayanan publik harus jelas dasar hukum, penerima, serta pertanggungjawabannya,” tegas Irham. (14/11/2026).
Lebih lanjut, Irham menjelaskan bahwa apabila terdapat kebutuhan pengamanan maupun pengawasan kendaraan hauling, kegiatan tersebut seharusnya dilaksanakan melalui mekanisme kedinasan menggunakan anggaran resmi yang dapat diaudit. Jika praktik ini berlangsung rutin sejak 2025 hingga 2026, perlu dilakukan penelusuran menyeluruh mengenai total dana yang disalurkan, pihak penerima, hingga pemberi perintah.
Dari aspek hukum, PPWI Konawe menilai persoalan ini bersinggungan dengan sejumlah regulasi yang wajib dicermati aparat terkait, di antaranya:
- UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Khususnya Pasal 12B (gratifikasi), Pasal 11 (penerimaan hadiah/janji terkait kewenangan jabatan), dan Pasal 12 huruf e (penyalahgunaan kekuasaan).
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD: Mewajibkan setiap penerimaan daerah memiliki dasar hukum dan masuk ke kas daerah sesuai mekanisme pengelolaan keuangan resmi.
- UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba (Pasal 91) & UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ (Pasal 169): Mengatur kewajiban penggunaan jalan khusus pertambangan, serta kepatuhan angkutan barang terhadap daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
Atas temuan ini, Irham mendesak Bupati Konawe untuk segera mengevaluasi dan meminta penjelasan resmi dari Dishub. Ia juga meminta Inspektorat Kabupaten Konawe memeriksa pengelolaan dana tersebut, serta mendorong aparat penegak hukum menyelidiki potensi tindak pidana di balik aliran dana informal tersebut.
Selain kepada pemerintah daerah, Irham turut meminta klarifikasi terbuka dari manajemen PT ST Nickel terkait dasar, tujuan, dan mekanisme penyaluran uang Rp4 juta per 10 hari tersebut. Hal serupa juga diminta kepada PT Sulemandara untuk menjelaskan keterkaitannya dengan aktivitas hauling di jalan umum.
“Jalan umum adalah fasilitas publik yang penggunaannya tidak boleh diatur melalui kesepakatan pembayaran informal,” Ketua DPC PPWI Konawe Irham.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi oleh media ini belum memperoleh tanggapan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi guna memenuhi prinsip keberimbangan dan kode etik jurnalistik. (D).