TOPIKterkini.com – KONAWE SELATAN | Proyek perkerasan jalan ruas Asaria–Laikandonga di Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), menuai sorotan tajam dari Konsorsium Pemerhati Hukum Sulawesi Tenggara (KPH Sultra). Proyek bersumber dari APBD Konsel Tahun Anggaran 2026 senilai Rp1.424.916.000,00 ini dinilai dikerjakan tidak sesuai standar teknis dan berpotensi memicu longsor.
Berdasarkan data kontrak Nomor 602/06/KONTRAK/JLN/DPUTR-BM/IX/2026, proyek ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Konawe Selatan. Pelaksanaannya dikerjakan oleh CV Tata Buana Perkasa dengan konsultan pengawas CV Tangga Bante Konsultan, serta masa pengerjaan 112 hari kalender (10 September – 30 Desember 2026).
Koordinator II KPH Sultra, Indra Dapa, S.T., membeberkan sejumlah kejanggalan teknis di lapangan. Pertama, pemotongan tebing tanah merah (cut and fill) memiliki kemiringan hampir tegak lurus tanpa dilengkapi dinding penahan tanah atau bronjong. Kondisi ini dinilai sangat rawan longsor saat hujan deras dan dapat menutup akses jalan warga.
“Proyek ini juga tidak dilengkapi sistem drainase di sisi jalan. Akibatnya, limpasan air hujan langsung menggerus bahu jalan dan lereng timbunan hingga membentuk alur erosi yang dalam,” ungkap Indra Dapa. (16/11/2026).
Selain itu, KPH Sultra turut menyoroti kualitas pemadatan badan jalan. Material tanah timbunan terpantau masih gembur, berlumpur, dan menyisakan bekas alur roda kendaraan yang dalam. Material galian dan timbunan juga dilaporkan meluber hingga menimbun tanaman warga di sekitar lereng tanpa struktur pengaman kaki timbunan.
Dari aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan dinilai minim akibat tidak adanya rambu peringatan bahaya longsor maupun pembatas pengaman di titik rawan. Ironisnya, papan informasi proyek bahkan ditemukan tergeletak di tanah.
Atas temuan tersebut, KPH Sultra mendesak Pemkab Konawe Selatan melalui instansi terkait untuk mengevaluasi total kinerja PPK DPUTR Konsel, CV Tata Buana Perkasa, serta CV Tangga Bante Konsultan. KPH Sultra juga meminta agar pencairan dana ditunda sebelum seluruh mutu pekerjaan, sistem drainase, dan standar K3 dipastikan memenuhi ketentuan kontrak.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DPUTR Konawe Selatan dan manajemen CV Tata Buana Perkasa masih dalam upaya konfirmasi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab bagi pihak-pihak terkait untuk berimbangnya pemberitaan. (D).

