Topikterkini.com.Buol – Kondisi fiskal yang terbatas kini menjadi tantangan serius bagi banyak pemerintah daerah, termasuk di Buol. Situasi ini menuntut langkah efisiensi anggaran yang tidak hanya sekadar menghemat, tetapi mengarahkan setiap rupiah pada program yang benar-benar produktif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh birokrasi, akademisi, dan pemuda daerah menyampaikan pokok-pokok pikiran strategis yang dinilai perlu didengar dan dipertimbangkan oleh Bupati Buol dan DPRD agar kebijakan efisiensi tidak justru memperlambat kemajuan daerah.
1. Efisiensi Harus Berdasarkan Skala Prioritas
Para Tokoh berpandangan langkah efisiensi seharusnya berbasis pada kebutuhan mendesak dan manfaat langsung bagi publik.
Sektor yang wajib dipertahankan antara lain pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur desa.
“Kalau jalan rusak tidak diperbaiki atau pelayanan kesehatan dikurangi, masyarakat yang menanggung akibatnya. Efisiensi harus cerdas, bukan sekadar pemotongan.”
2. Dorong Belanja Produktif, Kurangi Seremonial
Dalam situasi fiskal rendah, daerah harus menghindari kegiatan yang bersifat seremonial, perjalanan dinas berlebihan, serta belanja birokrasi yang tidak produktif.
Sebaliknya, dana diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kerja, dan penguatan UMKM lokal.
Menurut kalangan akademisi, “Setiap anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan nilai tambah ekonomi, bukan hanya habis untuk laporan kegiatan.”
3. Optimalkan Potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Para tokoh menilai bahwa salah satu kunci menghadapi fiskal rendah adalah inovasi dalam meningkatkan PAD.
Pemerintah daerah bersama DPRD dapat menggali potensi dari sektor pertanian, perikanan, wisata alam, Sumberdaya Alam dan industri kecil berbasis lokal.
“Bupati harus membuka ruang investasi yang sehat dan ramah terhadap pelaku lokal, jangan menunggu bantuan pusat terus,”
4. Transparansi dan Partisipasi Publik
Efisiensi yang tidak disertai keterbukaan justru menimbulkan kecurigaan publik. Karena itu, transparansi anggaran menjadi kunci utama.
Tokoh pemuda mengusulkan agar pemerintah membuka forum konsultasi publik dalam setiap perencanaan dan realokasi anggaran.
“Kalau masyarakat tahu ke mana arah efisiensi, mereka akan ikut mengawasi dan bahkan mendukung kebijakan itu.”
5. Bangun Kolaborasi dan Inovasi Antar-Sektor.
Dalam kondisi fiskal terbatas, pemerintah daerah bersama DPRD tidak bisa bekerja sendiri.
Perlu sinergi dengan universitas, komunitas, LSM, Insan Pers dan sektor swasta untuk menciptakan model pembiayaan alternatif, seperti kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership) serta program CSR yang diarahkan pada kebutuhan daerah.
6. Fokus pada Tata Kelola dan Efektivitas Program
Para tokoh menyoroti pentingnya perbaikan manajemen keuangan daerah.
Sering kali, keterlambatan serapan anggaran, perencanaan tumpang tindih, atau proyek yang tidak berkelanjutan menjadi penyebab rendahnya daya dorong fiskal.
“Efisiensi harus dimulai dari tata kelola. Kalau manajemennya kuat, fiskal terbatas pun bisa memberi hasil maksimal.”
Kesimpulan
Para tokoh sepakat, kondisi fiskal rendah bukan alasan untuk berhenti membangun, melainkan momentum untuk berpikir lebih inovatif, transparan, dan produktif.
Bupati diharapkan mendengar suara berbagai elemen masyarakat agar kebijakan efisiensi benar-benar membawa manfaat nyata.
“Daerah yang fiskalnya kecil tetap bisa besar kalau dikelola dengan otak dan hati bukan hanya dengan angka di atas kertas.”