BeritaDAERAHEKONOMINTB

Bupati Lotim Haerul Warisin Tegaskan Bantuan Modal UMKM Tidak Boleh Jatuh ke Timses, UMKM Kami Tidak Salahkan Pak Bupati!

80
×

Bupati Lotim Haerul Warisin Tegaskan Bantuan Modal UMKM Tidak Boleh Jatuh ke Timses, UMKM Kami Tidak Salahkan Pak Bupati!

Sebarkan artikel ini
Oplus_131072

TOPIKTERKINI.COM.LOMBOK TIMUR— Masyarakat Lombok Timur dihebohkan oleh temuan sejumlah penerima bantuan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang diduga bukan merupakan pelaku UMKM.

 

Informasi ini cepat menyebar dan menimbulkan protes di tengah masyarakat, terutama karena beberapa penerima disebut merupakan orang dekat tim sukses (timses), kerabat, hingga aparat desa.

Program bantuan modal yang sebelumnya dipandang sebagai langkah positif Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk mendorong perekonomian rakyat, kini menjadi sorotan. Sejumlah warga mengaku kecewa karena sebagian pelaku UMKM yang membutuhkan justru tidak tersentuh bantuan.

“Kami tidak salahkan Pak Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur,” tegas Yuni, salah satu warga yang juga pelaku UMKM namun belum pernah menerima bantuan tersebut, Kamis (27/11/2025).

Ia menyebut, penerima bantuan yang tidak tepat sasaran terjadi karena adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan. “Saya pribadi melihat jelas ada penerima yang merupakan orang dekat timses, para kades, dan kadus,” ujarnya.

Menanggapi situasi tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan bahwa bantuan modal UMKM tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan tim sukses maupun pihak-pihak yang tidak berhak.

“Dari awal saya tegaskan bahwa modal ini harus tepat sasaran dan harus disurvei agar diterima langsung oleh pelaku UMKM,” tegas Bupati.

Ia juga menekankan bahwa proses verifikasi dilakukan oleh Dinas Koperasi, sehingga data penerima seharusnya sudah melalui pengecekan yang ketat.

“Yang memverifikasi data itu dari Dinas Koperasi,” jelasnya.

Bupati berharap seluruh pihak menjaga integritas program ini agar benar-benar memberi manfaat bagi UMKM yang membutuhkan, bukan dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah daerah dikabarkan tengah mengevaluasi kembali daftar penerima bantuan untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan tujuannya.(TT).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *