Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Alokasi anggaran pendidikan di Kabupaten Lombok Timur mencetak sejarah baru dengan menyedot perhatian publik.
Dikutip dari pemberitaan Radar Lombok tanggal 27 November 2023, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan 37 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 ke sektor pendidikan.
Total anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur mencapai angka fantastis, yakni Rp1,2 triliun.
Angka ini menjadi sorotan tajam berbagai kalangan, termasuk dari kelompok masyarakat sipil Sasak Integrity Watch (SIW).
Lembaga pengawas independen ini menyampaikan kekhawatirannya atas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik tersebut.
Koordinator Nasional SIW, Syamsuddin, menyebut bahwa dana sebesar itu bukan hal yang bisa dianggap remeh.
“Ini kali pertama satu OPD di Lombok Timur mengelola dana Rp1,2 triliun. Nilainya bahkan sebanding dengan total APBD tahunan Kota Mataram. Potensi penyalahgunaan sangat besar jika tidak diawasi dengan ketat,” tegasnya.
Minim Transparansi, Rawan Distrust
SIW menyoroti belum adanya penjelasan rinci mengenai penggunaan dana tersebut.
Masyarakat belum mengetahui apakah anggaran itu difokuskan pada pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kompetensi guru, digitalisasi pendidikan, atau justru terkuras untuk belanja rutin dan honor pegawai.
“Tanpa penjelasan rinci, bagaimana publik bisa yakin bahwa anggaran sebesar ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan?” tambah Syamsuddin.
Potensi Pemborosan dan Program Siluman
Lebih lanjut, SIW mengkhawatirkan munculnya program-program siluman dan pemborosan anggaran.
Fenomena kegiatan copy-paste dari tahun sebelumnya, pengadaan barang yang tak relevan dengan peningkatan kualitas belajar, hingga potensi titipan proyek disebut sebagai ancaman nyata di balik angka triliunan tersebut.
Desak Audit dan Evaluasi Menyeluruh
SIW menyatakan akan mendorong dilakukan audit anggaran dan audit kinerja oleh lembaga audit negara seperti BPK dan BPKP. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, mereka siap mengawal proses hukum hingga tuntas.
Ketimpangan Fiskal dan Pertanyaan Soal Efektivitas
Anggaran sebesar Rp1,2 triliun di satu dinas juga mencerminkan ketimpangan fiskal antar wilayah.
Saat banyak daerah lain masih berjibaku dengan keterbatasan anggaran pendidikan, belum terlihat bagaimana dana besar tersebut mampu menjawab tantangan mendasar di Lombok Timur, seperti angka putus sekolah, rendahnya mutu pendidikan dasar, serta minimnya akses pendidikan di wilayah terpencil.
Langkah Konkret SIW
Untuk memastikan pengelolaan anggaran ini berjalan transparan, SIW akan:
Mengajukan permintaan informasi publik kepada Pemkab dan Dikbud Lotim, Menganalisis dokumen APBD dan DPA TA 2024 secara mendalam, Menggelar forum diskusi terbuka bersama publik dan media,
Menggalang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
“Pendidikan adalah hak dasar rakyat. Tapi ketika pengelolaannya menyentuh angka sebesar ini, maka kewaspadaan harus ditingkatkan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan niat baik pemerintah—harus ada sistem pengawasan yang nyata,” tegas Syamsuddin yang juga dikenal sebagai mantan Gubernur LSM LIRA.
SIW mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, media, dan DPRD Lombok Timur untuk turut serta mengawal implementasi anggaran ini.
“Jangan sampai dana rakyat sebesar ini hanya menjadi alat politik atau bancakan kelompok tertentu,” tutupnya. (TT).
