Topikterkini. Com.MATARAM–Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Lombok Timur resmi melaporkan sejumlah anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke Kejaksaan Tinggi NTB atas dugaan penggelapan dana Pokok Pikiran (Pokir) tahun anggaran 2024.
Ketua Umum PC IMM Lombok Timur, Ar Yandis, menyatakan laporan ini merupakan bentuk komitmen IMM dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
Ia menegaskan, dana Pokir sebesar Rp70–71 miliar diduga dibagi-bagi untuk kepentingan pribadi sejumlah anggota dewan.
“Dana tersebut seharusnya untuk kepentingan masyarakat, bukan digunakan untuk memperkaya diri,” tegas Yandis.
Dugaan penyimpangan itu diperkuat oleh pengembalian dana oleh dua anggota DPRD NTB berinisial MH dan RH ke Kejaksaan pada Juli lalu. IMM menilai pengembalian dana tidak menghapus unsur pidana dan justru mengindikasikan pelanggaran serius.
IMM mendesak Kejati NTB membentuk tim investigasi independen untuk menelusuri aliran dana Pokir dan menindak tegas siapapun yang terlibat.
“Dana Pokir adalah hak rakyat. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum,” ujar Yandis.
Sebagai tindak lanjut, IMM Lombok Timur juga berencana melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah potensi intervensi dari pihak-pihak tertentu.
“Kami mendorong Kejati NTB bekerja cepat, terukur, dan profesional dalam mengusut dugaan rampok berjamaah ini,” pungkas Yandis.(TT).
