Topikterkini. Com.LOMBOK TIMUR–Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (Opjar) Kecamatan Suralaga diduga bertindak di luar prosedur saat melakukan penagihan pajak kepada masyarakat.
Sejumlah warga mengaku merasa terintimidasi dan menyebut sikap tim seperti preman.
Tindakan ini dinilai bertentangan dengan instruksi Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin yang sebelumnya telah menegaskan bahwa masyarakat miskin tidak boleh dipaksa membayar pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Ini sangat mengecewakan. Kami sudah sampaikan bahwa warga miskin tidak wajib bayar PBB, tapi tim Opjar tetap turun dan memaksa,” ujar salah satu tokoh masyarakat Desa Waringin yang enggan disebutkan namanya.
Banyak warga mengeluhkan pendekatan kasar dalam penagihan, bahkan ada yang merasa tertekan secara psikologis. Mereka berharap Pemkab Lombok Timur segera mengevaluasi kinerja tim Opjar di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kecamatan Suralaga belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tindakan di lapangan. Sementara itu, Pemkab Lombok Timur diminta turun tangan untuk menertibkan aparat yang tidak mengikuti arahan kepala daerah.(TT).
