Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Kantor Bupati Lombok Timur didatangi massa aksi dari aliansi Forum Pemuda Pemantau Kebijakan Lombok Timur (FP2K Lotim), Selasa (13/01/2026).
Bahkan masa aksi melihat Korwil dan korcam MBG di Lotim tertutup tidak pernrah melakukan koordinasi dengan SPPG.
Dalam aksi tersebut, massa mendesak pemerintah daerah menutup Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sandubaya 3 yang diduga menyalurkan makanan tidak layak konsumsi kepada penerima manfaat.
Aksi unjuk rasa ini dipicu oleh beredarnya informasi viral di media sosial terkait nasi bungkus yang dibagikan kepada kelompok rentan B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pada Kamis (8/1).
Dalam paket makanan tersebut ditemukan nasi basi serta *opreng* (ulat) di dalam lauk, sehingga dinilai membahayakan kesehatan penerima manfaat.
Dalam aksi tersebut, tiga kepala dinas (Kadis) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menerima surat tuntutan dari massa aksi.
Surat tersebut berisi desakan agar operasional Dapur MBG Sandubaya 3 segera dihentikan serta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi makanan bantuan.
Koordinator aksi FP2K Lotim, Rizki Ilham, dalam orasinya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.
“Kami meminta Dapur MBG Sandubaya 3 ditutup sementara bahkan permanen jika terbukti lalai. Ini menyangkut keselamatan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jangan sampai program bantuan justru membahayakan masyarakat,” tegas Rizki.
Ia juga menuntut transparansi hasil pemeriksaan dan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang menerima massa aksi menyatakan akan menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan dan melakukan pengecekan serta evaluasi terhadap dapur SPPG yang bersangkutan.
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga massa membubarkan diri.(TT).
