TAKALAR, Topikterkini.com – Kebijakan pemerintah mengalihkan lebih dari separuh Dana Desa untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai polemik di berbagai kalangan. Nilai pengalihan yang mencapai Rp 34,57 triliun dinilai sangat besar dan berpotensi memengaruhi arah pembangunan desa.
Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Dalam aturan tersebut, sebesar 58,03 persen dari total pagu nasional Rp 60,57 triliun diarahkan untuk mendukung program KDMP.
Namun, dana tersebut tidak diberikan langsung ke koperasi. Pemerintah menetapkan penggunaannya untuk membayar angsuran pembangunan fisik koperasi, seperti gerai dan gudang yang dibiayai melalui kerja sama dengan pihak perbankan.
Dalam Pasal 15 ayat (3) disebutkan bahwa penyesuaian alokasi tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional dalam mempercepat implementasi KDMP di seluruh Indonesia.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di kalangan masyarakat, terutama terkait potensi berkurangnya ruang fiskal untuk program prioritas lokal yang selama ini bergantung pada Dana Desa.
Sejumlah pihak menilai, kebijakan ini perlu disertai transparansi dan pengawasan ketat agar tidak mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat desa.
Apalagi, Dana Desa selama ini menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur kecil, pemberdayaan ekonomi lokal, hingga bantuan sosial di tingkat desa.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci terkait dampak langsung kebijakan ini terhadap keberlanjutan program desa yang sudah berjalan.
Minimnya penjelasan tersebut memicu kekhawatiran bahwa desa akan menghadapi tekanan baru dalam mengatur prioritas pembangunan mereka ke depan. (*)
