TAKALAR, Topikterkini.com – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah ambisius dalam mendorong pemerataan ekonomi desa, namun implementasinya masih menuai berbagai pertanyaan.
Dengan target 80.000 koperasi dan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp240 triliun, program ini menjadi salah satu proyek terbesar dalam pembangunan ekonomi berbasis desa.
Namun besarnya anggaran tersebut juga menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, dalam sebuah wawancara menyampaikan bahwa pihaknya hanya menjalankan mandat pemerintah dalam proyek tersebut.
Sejumlah pengamat pun menilai bahwa pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan terkait kejelasan peran antar lembaga, termasuk kementerian teknis dan BUMN yang terlibat.
Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, setiap konstruksi wajib menampilkan papan informasi publik yang berisi anggaran, sumber dana, nama penyedia, konsultan, dan masa pelaksanaan.
Tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, program besar seperti Koperasi Desa Merah Putih dikhawatirkan tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga berpotensi kehilangan kepercayaan publik. (*)
