Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Kedeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Timur,13/08/2026.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Lombok Timur, sekaligus menggali informasi terkait perkembangan dan berbagai kendala dalam implementasinya.
Analis Kedeputian Bidang Pencegahan KPK, Krisna Aditama, mengatakan, pihaknya datang ke Lombok Timur untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung mengenai pelaksanaan program KDMP di lapangan.
“Melalui KDMP ini, harapannya untuk mendapatkan informasi seperti apa implementasinya. Barangkali ada kendala, dan ini kami kumpulkan untuk dianalisis dan nantinya menjadi rekomendasi ke tingkat pemerintah pusat,” ujar Krisna usai kegiatan FGD.
Menurutnya, pemantauan tersebut merupakan bagian dari fungsi pencegahan dan monitoring yang dilakukan KPK. Secara umum, kata dia, jajaran OPD di Lombok Timur memiliki semangat yang sama untuk mendukung dan menyukseskan program nasional tersebut.
Namun, KPK belum dapat membeberkan secara rinci temuan maupun kendala spesifik yang ditemukan selama proses pengumpulan informasi. Hal itu lantaran hasil kajian masih harus dianalisis dan dikompilasikan dengan data dari daerah lain.
“Kami belum bisa menyampaikan detailnya karena sifatnya kajian secara menyeluruh. Hasil dari sini akan dikompilasikan dengan daerah lain sebelum diambil kesimpulan,” jelasnya.
Terkait progres pembangunan fisik KDMP di Lombok Timur, Krisna menyebut sudah cukup banyak unit yang telah terbangun.
Namun, untuk tahap operasionalisasi masih menunggu penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat karena pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
“Di sini sudah cukup banyak yang terbangun. Terkait operasionalisasi dan kendala lainnya, itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat yang memang dilakukan bertahap,” katanya.
Sementara itu, dalam FGD tersebut sejumlah kepala OPD menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyambut baik program KDMP sebagai bagian dari program pemerintah pusat.
Meski demikian, pembangunan gedung KDMP disebut tidak melibatkan secara langsung Pemkab maupun pemerintah desa. Pengawasan pembangunan dilakukan oleh unsur TNI.
“Untuk pembangunan gedung KDMP ini tidak melibatkan Pemkab, karena pengawasan dilakukan langsung dari unsur TNI,” ungkap salah satu kepala OPD.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Lombok Timur, Baiq Farida, mengatakan pembangunan gedung KDMP di daerah tersebut baru mencapai sekitar 50 persen dari total 254 desa dan kelurahan.
“Hampir 50 persen yang sudah terbangun. Sedangkan terkait kepengurusan dan anggaran masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat,” kata Farida.
KPK selanjutnya akan mengolah data dan informasi yang diperoleh dari Lombok Timur bersama hasil pemantauan di daerah lainnya. Hasil kajian tersebut nantinya akan menjadi bahan evaluasi serta rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait pelaksanaan program KDMP.(TT).
