oleh

Puluhan Mahasiswa di Jeneponto Aksi Pertanyakan Bantuan Logistik dan Kasus Dugaan Korupsi

Laporan Jurnalis Jeneponto: Samsir HR

TOPIKterkini.com, JENEPONTO,– Puluhan barisan mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan Pemuda Perlamen Indonesia (PPI) Jeneponto, melakukan aksi unjuk rasa terkait pendistribusian bantuan logistik untuk korban pasca-banjir termasuk beberapa dugaan korupsi di lingkup SKPD Pekab Jeneponto.

Aksi yang dipimpin oleh Yudistira berlangsung di kantor Bupati Jeneponto dan kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto Jl. Lanto daeng Pasewang, Kecamatan Binamu, Senin (18/2/2019).

Para demonstran itu menyuarakan orasinya mendesak pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto Iksan Iskandar, untuk melakukan evaluasi terhadap sejumlah kinerja SKPD. Yang diduga terlilit segudang korupsi.

“Ada beberapa instansi yang diduga melakukan korupsi miliaran rupiah. Dianatranya, RSUD Lanto daeng Pasewang Jeneponto, yakni uang makan minum pasien tahun 2013 dan dugaan korupsi PDAM Jeneponto. Kasusnya itu sudah cukup lama, namun sampai saat ini pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto belum memberikan kejelasan status,” katanya

Menurut Yudistira, bapak Bupati Jeneponto Iksan Iskandar dianggap gagal menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Jeneponto, selama kepemimpinannya dua periode ini.

“Kami minta kepada kejaksaan negeri jeneponto agar secepatnya melakukan koordinasi terhadap pemerintah daerah jeneponto untuk mengusut tuntas para elit koruptor yang diduga terjaring tindak pidana korupsi,” ucapnya.

Tak sampai disitu, orasipun dilanjut oleh ketua PPI Kabupaten Jeneponto Alim Bahri, menyampaikan terkait data-data bantuan logistik yang dinilai tidak transparansi dimuka publik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas bantuan tersebut.

Menurutnya pemerintah daerah tentu punya data yang real terhadap pihak-pihak yang telah mendistribusikan bantuan logistik melalui posko induk penanggulangan bencana, terutama beras yang sebanyak ratusan ton yang disalurkan untuk para bencana korban banjir.

“Kerena akumulasi untuk item bantuan beras saja menghampiri ratusan ton. Sementara saat kita melakukan investigasi di lapangan para korban banjir hanya mengakui menerima beberapa liter beras saja,” tandasnya.

Pihaknya mengakui, bahwa kuat dugaan bantuan tersebut dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan untuk kepentingan elektabilitas.

“Jadi saya pikir ini sangat bejat, karena bantuan orang atau bantuan swasta atau pemerintah itu sangat tulus kepada korban bencana banjir. Tapi kemudian sampai di daerah banyak pihak tertentu seolah-olah melihat bahwa bantuan itu adalah miliknya,” cetus Alim.

Dia, mendesak kepada Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, agar cepat mengusut tuntas para oknum yang diduga melakukan praktis korup dibeberpa instansi dilingkup SKPD. Dan Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagai bagian penegak hukum yang paling bertanggungjawab untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, terangnya.

Editor : Samsir

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed