Bawaslu Petakan Potensi Kerawanan Pelanggaran Pemilu

oleh -

Laporan Jurnalis Kalimantan: Yahya Iskandar

TOPIKterkini.com, Kalimanta Barat – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pemetaan terhadap potensi kerawanan mada setiap tahapan pemilu 2019. Terlebih menjelang masa-masa kritis pada hari pemungutan suara pada 17 April yang tinggal menghitung hari.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah menuturkan, phaknya melakukan pemetaan kerawanan terhadap potensi pelanggaran pemilu. Kemudian pihaknya, kata dia, harus mampu melakukan upaya pencegah pelanggaran.

“Kami sampaikan teknis pengawasan dan menyampaikan pemetaan potensi-potensi kerawanan yang akan terjadi pada tahapan kritis, yaitu masa tenang, distribusi logistik selanjutnya pemungutan, penghitungan serta rekap,” ujar Ruhermansyah ditemui usai rapat kerja teknis pengawasan tahapan pemilu 2019 yang digelar Bawaslu di Hotel Vinca Borneo, Selasa (2/4) sore.

Selain itu, kata dia, dalam hal teknis pihaknya juga akan melakukan pelatihan saksi. Pelatihan saksi tersebut diperuntukan bagi saksi peserta pemilu baik itu partai politik, saksi paslon capres-cawaspres maupun saksi calon anggota DPD.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar, Ruhermansyah

“Untuk pemataan kerawanan itu merupakan potensi yang dapat terjadi atau yang akan terjadi. Kalau lengah bisa saja terjadi,” ucapnya.

Ia mencotohkan, pada diakhir masa kampanye atau menjelang masa tenang potensi terjadinya pelanggaran adalah masih terpasangnya alat peraga kampanye (APK). Menurut Ruhermansyah, hal itu akan menciderai penyelenggaraan pemilu. Maka hal itu merupakan pelanggaran kampanye diluar jadwal.

“Kemduian kampanye dengan memberikan imbalan berupa uang, barang atau materi lainnya,” bebernya.

“Pada masa kampanye rapat umum biasanya banyak melakukan mobilisasi massa, pengumpulan massa maka potensi pelanggaran politik uang tinggi dengan berbagai modus. Juga ada intimidasi pemilih,” sambungnya.

Ruhermansyah menjelaskan, untuk logistik pada H-1 sudah tersedia di TPS. Bila kondisinya tiba-tiba belum ada logistik di TPS maka hal itu akan membuat tidak terlaksananya pemungutan suara pada hari H. Untuk itu, kata dia, pihaknya melakukan inventarisir terkait potensi kerawanan pelanggaran pemilu.

“Pada masa pungut hitung, orang yang tidak berhak memilih dapat bisa memberikan hak suara, memilih dengan cara diwakilkan. Jadi disini azas langsungnya terabaikan. Nah hal-hal seperti ini kami lakukan upaya pemetaan dan pencegahan,” pungkasnya.

Loading...