Ketua DPC SPN Menilai Pemerintah Daerah dan Perusahaan Tidak Menjalankan Amanah UU No.13 tahun 2003

oleh -

TOPIKterkini.com, Morowali — lagi – lagi Serikat Pekerja Nasional Mediasi PPHI diruang Mediator Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu terhadap 3 (tiga) Anggota SPN dan pengurus SPN Kabupaten Morowali secara sepihak oleh Pihak HRD.

Pertemuaan ini di hadiri oleh pihak manajemen PT. IMIP yang hadir yaitu Pak Alfan selaku perwakilan dari perusahaan, dan dimediasi oleh Pak Rasyidin serta Wahyudin selaku Mediator di tingkat Provinsi, dari Pihak DPC di wakili Katsaing selaku ketua DPC SPN Kab. Morowali dan di dampingi oleh Bidang advokasi, Jusman.

Ketua DPC menegaskan bahwa pekerja tersebut sudah tidak layak dipekerjakan sebagai pekerja kontrak karena jenis pekerjaan yang mereka lakukan bersifat tetap dan sudah bertentangan denga UUK yang berlaku di Indonesia.

Ketua DPC SPN Morowali juga meminta kepada Pengawas Ketenagakerjaan agar betul-betul mengawasi semua aturan yang diberlakukan oleh pihak perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali, begitu pun dengan pemerintah daerah khususnya agar menekan pihak Instansi yang berkaitan agar penerapan aturan Norma dan Syarat kerja disetiap perusahaan di Kab. Morowali berjalan sesuai dengan regulasi atau amanat UUK yang berlaku. Jelasnya

Hal senada juga di lontarkan Advokasi DPC SPN menambahkan bahwa sangat menyayangkan adanya hal seperti ini terjadi di sebuah perusahaan yang besar.

Ia menjelaskan bahwa selain perusahan yang tidak peduli terhadap karyawan sesuai aturan kerja berdasarkan amanah UU No.13, Tahun 2003.

Selain itu, karena minimnya pengawasan oleh pihak pemerintah terhadap aturan yang diberlakukan oleh semua perusahaan yang ada di Kabuoaten Morowali. (*)

Laporan Jurnalis Sulteng : Rahman
Publisher : Darman

Loading...