TOPIKTERKINI.COM – JAKARTA: Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam OIC (Organization of Islamic Cooperation) untuk menanggapi secara kolektif sumpah perdana menteri Israel untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat yang diduduki jika ia terpilih kembali minggu depan.
Indonesia, negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia, menggambarkan bahwa sumpah Benjamin Netanyahu’s sebagai “berbahaya.”
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Rabu, Kementerian Luar Negeri mengecam rencananya ini “bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB, serta mengancam kelanjutan proses perdamaian.”
Juga pada hari Rabu, (OIC) mengatakan atas permintaan Arab Saudi, pihaknya akan mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri di Jeddah pada hari Minggu untuk membahas sumpah kontroversial Netanyahu.
Dia mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Selasa bahwa jika kembali berkuasa dalam pemilihan pada 17 September, dia akan memperluas kedaulatan Israel atas Lembah Yordan dan Laut Mati utara.
Langkah ini akan membentuk kembali konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan dan mengurangi tanah Palestina menjadi kantong-kantong yang dikelilingi oleh Israel.
“Indonesia mendesak resolusi untuk masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara dan parameter yang disepakati secara internasional,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah.
Dr. Luthfi Assyaukanie, dosen hubungan internasional di Universitas Paramadina di Jakarta, mengatakan kepada Media bahwa Indonesia “sangat dihormati oleh negara-negara OIC,” dan “perannya dalam politik dan kebijakan luar negeri negara-negara Muslim lainnya menjadi semakin penting.”
Indonesia adalah pendukung vokal kemerdekaan Palestina, yang telah menjadi bagian dari kebijakan luar negerinya sejak awal 1960-an.
Para pejabat secara teratur mengutip sumpah 1962 yang dikaitkan dengan presiden pertama negara itu, Sukarno, bahwa “Indonesia akan menantang pendudukan Israel sampai bangsa Palestina merdeka.”
Kewarganegaraan Palestina adalah salah satu prioritas Indonesia untuk keanggotaan 2019-2020 di Dewan Keamanan PBB.
Pada bulan Mei, pada rapat dewan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali sikap pemerintah Indonesia bahwa “tidak ada alternatif untuk solusi dua negara.”
Pada 2017, Indonesia dengan keras menentang pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, karena Palestina melihat kota itu sebagai ibukota masa depan mereka.
Indonesia juga mengutuk relokasi Kedutaan Besar AS di Israel ke Yerusalem dari Tel Aviv.
Ketika pada Oktober 2018, Perdana Menteri Australia saat itu Scott Morrison mengatakan pemerintahnya juga akan memindahkan kedutaannya ke Yerusalem, reaksi langsung dari Indonesia – mitra regional terbesar Australia – dipandang sebagai kunci dalam membuatnya, dan akhirnya membatalkan rencana tersebut.
