oleh

Kasus Narkoba Masih Mendominasi Rutan Bantaeng

Bantaeng–TOPIKterkini.com– Rumah Tahanan kelas IIb Bantaeng hingga hari ini masih didominasi dengan Narapidana maupun Tahanan perkara Narkoba, 154 warga binaan rutan 60 diantaranya dari perkara Narkoba. Hal ini dikatakan Kepala Rutan Muh. Ishak. Tang ditemui awak media diruang kerjanya, Rutan Kelas IIb Bantaeng Jalan Mawar Kelurahan Pallantikang Selasa 8 Oktober 2019.

Warga binaan Rutan Bantaeng ini, tidak hanya dihuni warga Bantaeng, Napi yang datangnya dari Kota Makassar, Gowa serta daerah lainnya juga terdapat disini (Rutan Bantaeng, Red), kata Ishak.

Penerapan hukum positif terhadap Penyalahgunaan Narkotika menurut kabag humas BNN Kombes Sulistiandriyatmoko yang dikutip dari media online Republika.co.id (26/8/2018) menjelaskan “Mereka yang secara aktif menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum maka kepada mereka tepatnya disebut sebagai ‘penyalahguna’ (pasal 1 ke 15 UU No.35/2009 tentang Narkotika)”jelasnya.

Terhadap penyalahguna sambungnya, dikenakan pasal 127 UU Narkotika, mereka terancam pidana penjara maksimal 4 tahun apabila menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri. Apabila didapat alat bukti atau barang bukti lainnya yang memungkinkan diterapkannya pasal 112 dan 114 atau pasal lainnya maka tidak menutup kemungkinan terhadap ‘penyalahguna’ dikenakan pasal pasal pidana lain selain pasal 127, ujar Kabag Humas BNN.

Dia juga menambahkan, penerapan pasal 127 juga harus mempertimbangkan pasal 54, 55 dan pasal 103, UU No. 35/2009 tentang Narkotika, tambahnya.

Ditempat terpisah humas Pengadilan Negeri Bantaeng Moh. Bekti Wibowo, menyayangkan banyaknya perkara narkotika yang diajukan ke persidangan berakhir dengan vonis kurungan, sehingga menambah daftar penghuni rutan. Padahal untuk kasus Narkotika, jika hanya korban penyalahgunaan narkotika lanjut Bekti, masih memungkinkan untuk direhabilitasi, jika mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010, kata Bekti menunjukkan lembaran Sema 4/2010.
Namun untuk memutus perkara terhadap tersangka yang mungkin hanya menjadi korban dari pelaku penyalahgunaan obat terlarang, tentunya membutuhkan dokumen pendukung seperti hasil assesmen maupun keterangan saksi ahli agar dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan Napzah narkotik, Jelas Moh. Bekti.

Tanpa kelengkapan dokumen itu (hasil assesmen dan keterangan ahli), hal ini dikatakan humas PN Bantaeng, menjadi sulit meyakinkan majelis hakim, bahwa terdakwa adalah korban.

“Dari jumlah perkara narkotika yang divonis di Pengadilan Negeri Bantaeng baru ada 1(satu) perkara Narkoba yang disertai dokumen hasil assesmen dari BNP” ungkap Bekti. Sedang untuk memutuskan perkara narkotika hakim tetap memperhatikan Sema no. 4 tahun 2010, pungkasnya. (Ar)

Laporan : AM Dg Nappa

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed