TOPIKTERKINI.COM – BANDUNG: Aktivis hak asasi manusia mendesak pemerintah pusat untuk mencabut gelar Bandung sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia menyusul pengusiran paksa warga kecamatan Taman Sari di ibukota provinsi Jawa Barat.
Bandung menjadi tuan rumah pada 10 Desember, sebuah acara untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional, di mana kota tersebut dianugerahi kehormatan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Willy Hanafi, direktur Institut Bantuan Hukum Bandung (LBH Bandung) mengatakan penggusuran paksa – yang dilakukan oleh Badan Urusan Umum Bandung (Satpol PP) sehubungan dengan rencana pemerintah kota untuk membangun rumah-rumah petak di daerah tersebut – melanggar hak asasi manusia.
“Satpol PP Bandung melanggar hak asasi manusia dengan melakukan penggusuran tanpa prosedur yang tepat, terutama sebagai tantangan hukum (terkait dengan konstruksi) masih berlangsung di pengadilan,” kata Willy.
Gugatan diajukan oleh warga Taman Sari terhadap Perumahan Umum Bandung dan Badan Permukiman untuk mengeluarkan izin lingkungan untuk pembangunan perumahan di Taman Sari.
Warga dan aktivis menentang izin tersebut karena tidak sesuai dengan UU Lingkungan Hidup 2009.
Willy mengatakan putusan pengadilan diharapkan pada hari Kamis.
Kamis lalu, pemerintah Kota Bandung memerintahkan penggusuran penghuni unit komunitas 11 di Kecamatan Taman Sari karena daerah tersebut telah diperuntukkan sebagai lokasi untuk proyek rumah baris Taman Sari, yang disusun pada tahun 2017 di bawah walikota Bandung saat itu, Ridwan Kamil. administrasi.
Satpol PP awalnya mengirimkan pemberitahuan yang menginformasikan warga untuk mengosongkan rumah mereka karena tanah itu milik pemerintah kota.
Namun, sekitar pukul 9 pagi pada hari yang sama, ratusan petugas Satpol PP tiba-tiba membanjiri daerah itu tanpa pengumuman sebelumnya dan mulai memasuki rumah-rumah penduduk.
“Mereka mengambil barang-barang orang dari rumah mereka.
“Lusinan petugas polisi juga memasuki lokasi tidak lama setelah itu,” kata Willy.
Personil polisi terus tiba di lokasi sementara petugas Satpol PP mengosongkan rumah.
Beberapa warga dan aktivis yang bertindak dalam solidaritas membantu memindahkan barang-barang mereka ke dalam Masjid Al-Islam di dekatnya, yang terletak di pintu masuk utama unit komunitas.
Penggusuran itu, yang berdampak pada sedikitnya 33 rumah tangga yang menolak direlokasi, berlanjut dengan petugas mengoperasikan backhoe untuk merobohkan bangunan, meskipun mereka tidak dapat memberikan dokumentasi yang memerintahkan penggusuran tersebut, kata Willy.
“Tindakan sewenang-wenang ini menyebabkan warga dan aktivis lain di lokasi membentuk garis untuk menghalangi para petugas dari melanjutkan apa yang mereka lakukan,” kata Willy. – The Jakarta Post / ANN
Editor: AzQ
