oleh

Ketum GPII Menduga PT. DSS Tabrak Aturan UU Ketenagakerjaan

Oleh: Oscar Sumardin, Ketum GPII Menduga PT. DSS Tabrak Aturan UU Ketenagakerjaan

Konawe Utara : PT Delta Sarana Sentosa (DSS) merupakan salah satu perusahaan kontraktor mining yang beroprasi di wilayah konsesi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Bumi Konawe Abadi (BKA) di Kecamatan Motui, Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra). Diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat lingkar tambang khususnya para karyawan yang sedang bekerja didalamnya.

Namun disayangkan, dalam perjalanannya PT. DSS kami nilai tidak patuh terhadap Undang – Undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan melakukan beberapa pelanggaran diantaranya PT. DSS kami duga tidak mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, selanjutnya kami menduga memberikan upah senilai Rp. 1.000.000 di bawah Upah Minimum Regional ( UMR ) yang telah ditetapkan pemerintah, dan ironisnya lagi tidak pernah memberikan slip gaji terhadap karyawannya.

Sementara dalam Undang Undang Dasar ( UUD ) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 13 menyebutkan pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, sesuai dengan program jaminan sosial yang di ikuti.

Selain itu Gubernur Sulawesi Tenggara telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2020 Nomor 38 Tahun 2019 tentang penetapan UMR dan Upah Minimum Sektoral (UMS) tahun 2020, dimana ia menyampaikan sektor pertambangan dan penggalian Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2020 sebesar Rp, 2.614.779 mengalami kenaikan sebesar 8,51%.

Serta melalui press release Kepala Bidang Hubungan Industrial (HI) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Utara, mengatakan untuk Upah Minimum Sektoral yang bergerak disektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2.457.907.

Dimana pada pasal 89 Undang Undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah jelas bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat 3 dapat terdiri atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota serta upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota, sementara itu dalam Pasal 90 juga dijelaskan
Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Dengan demikian kami meminta PT. DSS agar patuh terhadap aturan yang telah di tetapkan UUD RI Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UUD Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur No 38 Tahun 2019.

Kami juga akan mendesak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara umtuk segera memberikan teguran keras dan sangsi atas pelanggaran PT. DSS, serta melakukan audit atas sisa upah yang tidak sesuai dengan UMR.

Penulis : Oscar Sumardin S.Pd Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Konawe Utara

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed