oleh

Lapersi Sultra: Dana Corona Butur Jangan Dirampok!

TOPIKterkini.com – Buton Utara : Anggaran penanganan Covid-19 dikritik publik. Salah satu, Lembaga Penegak Aspirasi Rakyat Indonesia-Sulawesi Tenggara (Lapersi Sultra).

“Dana Rp 10 Milyar terlalu fantastis untuk penanganan penyebaran Covid-19 di Butur. Ini harus transparan peruntukkannya. Jangan sampai dirampok secara berjamaah. Publik harus awasi itu,” ungkap Asron Putra, Ketua Lapersi Sultra, Selasa 14 April 2020.

Penting diingat, beber Asron, dana tersebut tidak punya payung hukum yang jelas. Dalam kacamata hukum, ada kemungkinan untuk tidak terendus sebagai kejahatan anggaran.

Terlebih, lanjut Asron, Buton Utara tidak termasuk dalam zona merah. Pasalnya, hingga hari ini belum ada data terupdate terpapar Covid-19. Demikian pula halnya, tidak ada akses masuk yang berpotensi untuk tidak awasi. Hanya sekitar empat pintu akses masuk ke Buton Utara. Olehnya, semua peruntukkan anggaran Corona diperjelas.

“Tata kelola APBD harus dipikirkan matang. Itu adalah uang. Pemda Butur jangan semaunya berinisiatif mengeluarkan anggaran harus disertai data, dan data yang linier dengan peruntukkan anggaran,” beber Asron.

Kata Asron, banyak daerah yang jelas-jelas ada warganya terpapar Corona, justeru anggarannya tak sefantastis Buton Utara. Contohnya, di Kabupaten Muna.

Selama ini, lanjut Asron, Pemda tidak sendiri dalam penanganan virus tersebut.

“Pemerintah Desa juga dilibatkan dalam penanganan. Ada sekian persen DD yang diperuntukkan. Dan hari ini, desa sudah membentuk satgas terkait Corona di Butur. Ini kan harus diperjelas perimbangan dan implementatifnya oleh Pemda Butur,” ujar Asron.

Tak hanya itu, beber Asron, DPRD Butur juga jangan terkesan diam dalam pengusulan anggaran. Harusnya, DPRD pun mengevaluasi setiap usulan eksekutif.

“DPRD harus menjadi mitra kritis. Jangan hanya membangun opini pada fungsi pengawasan semata. Ada fungsi anggaran, inipun jangan diinterpretasikan dalam logika proyek. Termasuk anggaran semisal penanganan bencana juga harus dikritisi. Karena saya cermati, tidak ada bangunan argumentasi dari DPRD Butur untuk mengevaluasi dana fantastis tersebut,” jelas Asron.

Disebutnya, persoalan ini sudah dicurahkan di publik. Hanya, kata Asron, sejauh ini banyak yang terkesan diam dan tutup soal anggaran yang dimaksud.

“APBD adalah hak rakyat yang wajib tepat dan punya asas manfaat ketika digelontorkan. Masyarakat Buton Utara harus melek anggaran,” tegasnya.

Laporan : Tim

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed