TOPIKterkini.com – Buton Utara : Lembaga Pemerhati Infrastruktur daerah Dan Anti Korupsi Sulawesi Tenggara (Lepidak-Sultra) angkat suara terkait anggaran penanganan Corona di Buton Utara (Butur).
Lepidak Sultra mendesak Ketua DPRD Butur untuk mengevaluasi dan menganulir anggaran tersebut.
“Ketua DPRD Butur harus lebih tegas. Perlu diingat anda adalah mandataris aspirasi rakyat. Wajib untuk menjalankan tupoksi kerakyatan, bukan turut menyepakati kebijakan eksekutif, yang belum tentu berpihak pada kerakyatan,” ungkap Ketua Lepidak Sultra, Mawan, Kamis 16 April 2020.
Menurutnya, anggaran Rp10 Milyar sangat fantastis besarannya. DPRD harus mengevaluasi, dan dianulir susuai data pemerintah untuk menghindari pemborosan anggaran.
“Ketua DPRD Butur sebagai pimpinan tertinggi legislatif harus berani menyatakan sikap untuk menganulir anggaran tersebut. Jangan terkesan diam, dan menyepakati semua usulan eksekutif tanpa ada kajian dari legislatif secara kelembagaan,” tegasnya.
Kata dia, Ketua DPRD Butur jangan sepihak, harus menyepakati segala sesuatu berdasarkan pada keputusan kelembagaan.
“Marwah DPRD secara harus dipertegas posisinya sebagai perwakilan rakyat. Harus berani menyatakan diri pada posisi itu. Anggaran penanganan itu fantastis, perlu dievaluasi,” jelas Mawan.
Mawan juga mengatakan, tidak dipungkiri selama ini ada yang tidak senang dengan pernyataan yang ia sampaikan di media. Tapi, tetap saja ia bertekad untuk mundur menyuarakan sesuatu yang pantas untuk diungkap di publik.
“Ini tugas kita sebagai bagian dari publik Buton Utara. Tentunya, semua berhak untuk menyuarakan aspirasi kita. Publik sudah semestinya untuk tidak tutup mata dengan semua kebijakan. Wajib kita kita awasi dan suarakan,” beber Mawan.
Ditegaskan Mawan, anggaran yang dikeluarkan pemerintah, adalah uang rakyat. Bukan milik golongan atau kelompok kepentingan tertentu.
Laporan : Tim