oleh

DPRD Klaim Pemda NISUT Pesimis Tangani masalah Desa

TOPIKTERKINI-NIAS UTARA –Dalam pembahasan saat rapat Pansus DPRD Nias Utara dengan Pihak Dinas PMD menguak fakta soal pesimisme pemerintah dalam menangani persoalan-persoalan di desa. Hal itu terungkap dalam paripurna istimewa yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Nias Utara Fatizaro HULU,SE,MM di Aula DPRD Lt. III pada Jum’at(29/05/2020).

“Statement pemerintah daerah yang disampaikan pada proses pembahasan bahwa masalah desa hanya dapat dituntaskan/diselesaikan jika sudah tidak ada desa lagi, menunjukkan pesimistis dan skeptis dari pemerintah daerah”. Ucap Fatizaro.

Segudang persoalan di Dinas PMD pun dibongkar Dewan. Diantaranya, Penerapan Perda No. 12 Tahun 2018, Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendes No. 17 Tahun 2019 yaitu soal batas akhir penetapan RKPDes dan APBDes. Dimana hingga menjelang pertengahan tahun 2020, pemerintah tidak dapat melaporkan jumlah desa yang telah selesai penetapan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti penggunaan anggaran sebesar Rp 989.641.000 pada 12 item kegiatan pelatihan, sosialisasi dan pendampingan yang diduga belum memberikan dampak signifikan bagi pengelolaan dana desa. Termasuk program peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa dalam mengelola keuangan.

Atas catatan-catatan itu DPRD merekomendasikan beberapa hal, antara lain:
1. Meminta pemerintah agar memprioritaskan menyelesaikan masalah desa yang sedang terjadi saat ini, yakni: Masalah pembangunan di Dusun III dan IV Desa Berua dan Masalah rekomendasi camat Sawo atas perekrutan perangkat desa Lasara Sawo.
2. Meminta Pemerintah daerah agar segera membuat program orientasi tugas dan wewenang BPD.
3. Meminta pemerintah daerah agar memberikan pembekalan tugas dan wewenang dan tanggungjawab kepada para camat yang baru diangkat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed