oleh

TKA: Antara Utang dan ALASAN EKONOMI Atau Ketimpangan UMMAT dan Penjajahan Tenaga Kerja Lokal

TOPIKTERKINI.COM – SULTRA | Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) kini menjadi perdebatan. Sejumlah pihak mengkhawatirkan penyederhanaan izin warga asing yang bekerja di Indonesia akan meningkatkan pengangguran.

Kasman Hasbur, mengungkapkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentang tenaga kerja asing.

Pada Pasal 45 disebutkan pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing.

“TKA itu boleh masuk dalam konteks alih keahlian, bukan untuk pekerja yang tidak ada ilmu atau non-skill. Kenapa harus ada pekerja asing? Ya karena kita tidak punya skill. Contohnya di perusahaan teknologi tinggi, seperti pertambangan, otomotif,”

Namun praktiknya, Kata Ketua FORUM MASYARAKAT SUSAH LINGKAR TAMBANG MOROSI menegaskan, pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan tersebut. Alih-alih investasi, tenaga kerja asing justru menyerbu Indonesia.

“dilapangan , banyak pekerja dari China yang masuk tanpa diketahui pemerintah datangpun banyak alibi tuk meloloskannya dan konteksnya investasi,”

Bahkan dilapangan Para TKA kerjanya adalah buruh Kasar

” Mereka kan datang bukan untuk bekerja, tapi untuk menjadi wisatawan yang tiba-tiba bekerja.

Parahnya lagi, menjelaskan, ada peraturan menteri ketenagakerjaan yang mengatur bahwa pemandu atau pendamping karaoke bisa dari tenaga kerja asing.

“Sudah banyak peraturan menteri (permen) ketenagakerjaan terkait pekerjaan tertentu yang dibolehkan untuk asing. Sampai pendamping karaoke bisa dari asing, itu ada sekitar 10 permen yang mengatur soal itu,” paparnya.

Itu artinya, Kasman bilang, selama ini dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 saja, pemerintah tidak konsisten dengan peraturan tersebut. Lalu, sambungnya ditambah lagi dengan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dengan dalih bukan untuk mempermudah masuknya tenaga kerja asing, melainkan untuk menyederhanakan izin warga asing yang bekerja di Indonesia. Tentunya jabatan manager ke atas.

“UU dan Permen tidak sejalan, tidak konsisten. Apalagi ini ada Perpres 20/2018. Saya tidak tahu ada apa di balik ini, apakah kepentingan ekonomi lebih kuat dibanding hukum,” kata dia.

Perpres 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA akan bernasib sama dengan UU Nomor 13 Tahun 2003, sehingga akan mengancam nasib para pekerja Indonesia.

“Kalau lihat banyak tenaga kerja asing masuk, pekerja kita nanti akhirnya tidak bekerja. Pemerintah bikin program buka lapangan kerja, tapi bukan pekerja kita yang kerja, malah asing,” tegasnya.

“Akhirnya tenaga kerja kita kembali jadi TKI atau TKW di negara orang. Lalu tiba-tiba dapat berita, mau dipancung,” Dan sebagainya.

Oleh karena itu, Kasman menyarankan kepada pemerintah untuk kembali berkiblat pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Konsentrasi Melihat Ummat dilapangan… apa yang sedang dialami Ummat saat ini….

“Kembali saja ke UU, tidak usah bikin sesuatu yang baru. Konsisten jalankan UU yang sudah ada karena mereka (pemerintah) bikin aturan populis tapi merusak diri sendiri. Sebab seolah-olah baru, padahal sudah banyak Permen yang dikeluarkan tapi tidak sejalan dengan UU,” terangnya.

Terkait Dengan Akan datangnya TKA KE BUMI ANOA dengan Sandaran Hukumya sebagaimana termaktub pada UU diatas adalah sebuah SIMALAKAMA sementara diLapangan 1001 macam persoalan ummat Penguasa Tutup kuping untuk Rakyat…. Sejatinya Pemerintah konsentrasi memperhatikan Soal Keummatan yang sampai hari tak pernah tersentuh diantaranya Soal PENDIDIKAN… soal Kesehatan dan pemberdayaan Ekonomi Lokal…
Bahkan yang terjadi diperusahaan adalah penciptaan kesenjangan pendapatan Antara TKA dan lokal… Belum soal Pemecatan dan PHK SEPIHAK TERHADAP Karyawan lokal… Pembebasan lahan lahan masyarakat dengan sistem Mafia dengan model penghilangan Sertifikat lahan Masyarakat… Sekali lagi Sejatinya Pemerintah sekali kalilah bertatap muka langsung dengan Warga ketimbang dengan TKA…

Selaku Ketua FORUM bilamana dipaksakan TKA masuk tanpa Pemerintah Memperhatikan kesejahteraan Tenaga Kerja dan Ummat maka ini bisa memberi ruang Konflik yang sangat serius karena kondisi di lapangan sangat Memprihatinkan Soal Tenaga Kerja Lokal yang banyak diberlakukan tidak Adil…. Pendidikan tak diperhatikan Kesehatan dan keselamatan kerja tak dihiraukan…. Pemberdayaan Ekonomi lokal diabaikan oleh perusahaan.

Laporan: Muh Sopian

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed