oleh

Bansos Rawan di Politisasi, Mukmin Syarifuddin Minta Aparat dan Masyarakat Kawal Bansos Butur

TOPIKTERKINI.COM – BUTUR | Upaya pemerintah pusat menanggulangi dampak pandemi global virus Covid-19 patut diapresiasi, salah satunya, adanya program Bansos yang dikucurkan kepada masyrakat dalam berbagai jenis dan bentuk demi meringankan beban akibat virus Covid-19.

salah satu yang santer sekarang ini di masyarakat, yaitu pemerintah melalui kementerian terkait akan memberikan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha mikro lainnya, demi meringankan beban penderitaan rakyat.

Kata Mukmin Syarifuddin, S.Sos, M.Si
menemukan isu dan desas-desus yang membuat publik resah dan gelisah, akibat momentum rencana penggelontoran anggaran Bantuan Sosial (Bansos).

Lanjut Mukmin,bertepatan dengan suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Repbulik Indonesia (NKRI).Salah satu daerah yang ia dapatkan adanya indikasi upaya politisasi Bansos untuk kepentingan politik Pilkada, yaitu Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Menurutnya, modus politisasi Bansos, yaitu pendataan dilakukan oleh oknum Pemerintahan Desa (Pemdes) beserta perangkatnya dengan memilih orang yang harus dan wajib mau ikut mendukung-memilih pasangan Bakal Calon (Balon) kepala daerah yang didukung.

Hal ini ia peroleh dari penuturan dari seorang warga Buton Utara, yang tidak mau namanya disebutkan, berinisial AS. AS menyatakan “kami ditemu oknum pemerintah desa, atas suruhan kepala desa, bahwa ada Bansos, tapi harus mendukung menggalangg massa,memilih Bakal Pasangan Calon yang kepala desa dukung. ucap Mukmin menirukan ucapan Buton Utara. Kejadian ini terjadi pada 30 Agustus 2020.

Kecurigaan adanya indikasi politisasi anggaran dana Bansos untuk dipergunakan dalam momentum pemenangan Pilkada di wilayah Kabupaten Buton Utara kata Mukmin, patut diwaspadai oleh semua pihak, dan penegak hukum yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mabes Polri, Polda Sultra, Kejaksaan, dan Polres Buton Utara.

Aparat hukum tersebut harus mengirimkan tim intelijen khusus, demi terjaminnya penyaluran dana Bansos tepat sasaran, tidak disalahgunakan, dan tidak ditumpangi oleh oknum tidak bertanggungjawab, sehingga penyelenggaraan pesta demokrasi di Buton Utara dapat berjalan tanpa tekanan dan pencederaan terhadap nilai demokratis, tegas Mukmin yang juga sebagai Pemerhati Demokrasi ini.

Munurut Mukmin, hal ini merupakan tugas negara, dan visi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang sangat mulia. “Sayang kalau dirusak dengan prilaku oknum yang tidak bermoral dan bermartabat,” tandasnya.

MSY sapaan akrab dari Mukmin Syarifuddin, mengaku memperoleh data dan informasi, adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dana covid-19. Sehingga, dalam waktu dekat, pihaknya akan terus melakukan investigasi, klarifikasi, dan konfirmasi secara detil, sebagaimana salah satu amanat Konstitusi, yakni setiap warga negara wajib beperan aktif didalam upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

MSY menghimbau kepada seluruh masyrakat Buton Utara, agar melaporkan kepada penegak hukum, apabila mengalami, melihat, mendengar, menemukan fakta dan kejadian soal penyaluran dana Bansos yang ditumpangi dengan tekanan, arahan, pesan kepentingan dukungan pada salah satu pasangan calon kepala daerah di Buton Utara.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat, agar tetap waspada dan mengindahkan protokol kesehatan, seraya siaga satu terhadap penyaluran bantun pemerintah pusat, agar saat ada hal yang janggal, segera melapor kepada penegak hukum. “Saatnya masyarakat sadar kewajiban, sadar hak, sadar hukum cerdas berdemokrasi,” ujarnya.

Penulis: Jean Arsat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed