oleh

Terkait dugaan Mark Up Dana Bos Afirmasi dan kinerja, Lepidak-Sultra desak Komisi III DPRD Butur Keluarkan rekomendasi hasil temuan

TOPIKTERKINI.COM – BUTUR | Terkait persoalan dana BOS Afirmasi Dan dana bos kinerja di dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2019, diduga ada mark up anggaran menurut penelusuran pihak DPRD kabupaten Buton Utara melalui komisi III DPRD kabupaten Buton Utara, yang atas dugaan tersebut, Komisi III DPRD Butur telah memanggil pihak-pihak terkait, diantaranya :

1. Semua kepala sekolah SD yang menerima dana BOS Afirmasi Dan dana BOS kinerja tahun anggaran 2019
2. Semua kepala sekolah SMP yang menerima dana BOS Afirmasi Dan dana BOS kinerja tahun anggaran 2019
3. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Buton Utara ( pak haji lahidi )
4. Manager BOS Tahun 2019 ( pak Mustafa ) sekaligus Kabid di Dinas Pendidikan dan kebudayaan kabupaten Buton Utara

Mengenai hal tersebut, Mawan, SH, Selaku Ketua lembaga pemerhati infrastruktur daerah dan anti korupsi Sulawesi Tenggara mendesak pihak komisi III DPRD Butur untuk mengeluarkan rekomendasi hasil temuan

“Saya mendesak Pihak Komisi III DPRD kabupaten Buton Utara untuk segera mengeluarkan Rekomendasi hasil temuan melalui investigasi di lapangan dan hasil rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait”

“Dan hasil RDP tersebut untuk diteruskan ke pihak aparat penegak hukum ( APH ), agar sekiranya kasus tersebut terang secara hukum”

“Jika memang kasus tersebut ada dugaan pelanggaran tindak pidana, Saya menilai kasus ini seakan ngambang dan tidak ada kejelasan dari pihak Komisi III DPRD kabupaten Buton Utara, Ataukah ada dugaan main mata dalam kasus dana BOS Afirmasi Dan dana BOS kinerja tersebut?

Laporan: Jean Arsat

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed