oleh

Ombudsman RI Berkunjung Ke Jeneponto, Ini Tujuannya

Topikterkini.com-Jeneponto- Pemerintah Kabupaten Jeneponto melalui Sekretaris Daerah, Syafruddin Nurdin, menerima rombongan Ombudsman RI Perwakilan Sulawaesi Selatan di ruang kerjanya, 3/3/2021.

Dalam kunjungannya, Ketua Tim Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Aswiwin menyampaikan, bahwa monitorin yang dilakukan Ombudsman ini, adalah untuk memastikan upaya dari masing-masing Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahannya sesuai LAHP Ombudsman.

“Apabila tidak ada penyelesaian, maka sesuai peraturan perundang-undangan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan akan mengirim rekomendasi kepada Ombudsman RI di Jakarta, untuk kelanjutan proses penyelesain permasalahan tersebut,” tegas Aswiwin.

Hadir dalam pertemuan itu mendampingi Sekda Jeneponto, Kadis PMD, Kabag Hukum, Sekretaris Inspektorat, Camat Bangkala, Camat Turatea, Camat Tarowang, Sekcam Bontoramba dan Kabid Humas Kominfo serta sembilan Kepala Desa terkait.

Dalam pertemuan itu, Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin mengharapkan kepada seluruh Kepala Desa dan Camat untuk serius menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman yang telah banyak memberikan kebijakasanaan dan waktu kepada kita, untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi saat ini,” katanya.

Sekda Jeneponto, Syafruddin Nurdin menyampaikan, bahwa dari sembilan Desa yang tersebar di tiga Kecamatan, sudah ada beberapa Desa yang telah menunjukkan upaya dan kesesriusannya menyelesaikan persoalan pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa di masing-masing Wilayahnya.

“Sejatinya, ketika semua Kepala Desa cerdas dalam menjalankan prosedur, maka masalah ini tidak sampai ke ranah Ombudsman,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, seluruh Kepala Desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap LAHP tersebut, tentang sejauh mana upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan pemberhentian aparat Desa di masing-masing Desanya.

Diakhir pertemuan itu, disepakati memberikan kesempatan kepada para Kepala Desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan batas waktu tujuh hari ke depan.(***) 

Laporan: M. Nasir Ibrahim

Komentar

News Feed