oleh

Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Lombok Timur, Pertanyakan Oknum Anggota Dewan Partai PBB Dapat Pokir 10 Milyar

Topikterkini.com.LombokTimur .NTB – Salah satu Oknum Dewa Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Bulan Bintang ( PBB) mendapatkan anggaran Pokok Pikiran (Pokir ) 10 milyar di tahun 2021 ini.

Menyikapinya, Aliansi pemuda dan mahasiswa Universitas Gunung Rinjani bergerak dan melakukan aksi mimbar bebas di perempatan Lampu merah depan BRI Lombok Timur.

Pokir oknumnya dewan dari partai PBB ini masih di pertanyakan, karena ada indikasi terkesan sebagai orang spesial di Lombok Timur, sebut massa Aliansi.

“Kordnator umum Mimbar bebas Rohman Rofiki mengatakan, agar ini di usut tuntas Pokir oknum DPRD dari Partai Bulan Bintang di tahun anggaran 2021,”Ucap Rohman.

Rohman mengatakan terdapat porsi Pokir yang tidak profesional antara semua anggota DPRD kabupaten Lombok Timur, terutama di salah satu oknum anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang yang mendapat jumlah Pokir lebih banyak, bahkan melebihi jatah Ketua DPRD Lombok Timur.

“Oknum Dewan dari PBB Dapil II ini Pokir nya menyebar di berbagai Dapil tidak hanya di Dapil II, namun menyebar di Dapil II  hingga Dapil V, Ini menjadi pertanyaan besar kepada lembaga eksekutif yakni Bupati Lombok Timur yang memiliki kebijakan dalam menyetujui program ini, ” Kata, Rohman.

“Anggota DPRD yang biasa ini mengalahkan Pimpinan DPRD, seberapa pentingnya Pokir oknum ini di banding dengan anggota DPRD lainya, sehingga ia mendominasi program Pokir sampai dengan 10 milyar lebih jika di total kan semuanya, ” Ujarnya.

Sehingga mereka menekan jangan sampai dalam program ini ada kesan pengistimewaan salah satu oknum anggota DPRD yang dilakukan pimpinan daerah, karena normatif nya bagi anggota biasa yang dapatkan masing-masing 2,5 Milyar

Kami akan melayangkan surat aksi/dengar pendapat untuk DPRD , akan mendesak dibentuknya pansus guna membongkar dan menjelaskan kepada publik terkait porsi Pokir oknum dewan PBB Lombok Timur, kami APALG akan terus melakukan fungsi kontrol dan change terhadap program Pokir yang didapatkan oleh oknum DPRD dari partai PBB, Tutupnya.

Liputan: Hairil

Komentar

News Feed