oleh

Kabag Hukum Setda Bantaeng Akan Kaji Ulang Regulasi Tentang Poktan

TOPIKterkini.com–Bantaeng: Bupati Bantaeng Ilham Azikin mendefenitifkan Muhammad Azwar, SH sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng bersama 21 Pejabat Esalon 2,3 dan 4 lainnya Senin (15/3) kemarin di Ruang Pola Kantor Bupati Bantaeng.

Pelantikan dirinya juga menjadi kado istimewa dihari ulang tahunnya, setelah menjabat lebih dari setahun sebagai pelaksana tugas Kabag Hukum kata Azwar saat ditemui Topikterkini.com di Kantor Setda Bantaeng, Jalan Andi Mannappiang, Selasa 16/3/2021

“Saya ditunjuk sebagai Plt Kabag Hukum pasca pelantikan pejabat lama Rivai menjadi Kepala Inspektorat Januari Tahun 2020, Alhamdulillah pelantikan saya kemarin menjadi kado istimewa dihari ulang tahun saya” unkap Azwar.

Azwar yang dikenal ramah dan lugas terhadap wartawan saat akan ditemui diruang kerjanya memilih duduk bersila diselasar depan ruang kerjanya bersama rombongan wartawan.

Dalam perbincangan lepas tersebut, disinggung tentang program prioritas kerja setelah defenitif dijabatannya sebagai Kabag Hukum, Azwar lebih tertarik membahas langkah yang akan ditempuhnya mengatasi ketersediaan pupuk yang sebagian masih dinikmati orang-orang yang tergolong mampu.

“masih banyak petani kita itu berstatus petani penggarap, ketika petani ini membeli pupuk bersubsidi maka sebagian hasil panen yang menikmati itu adalah pemilik lahan yang tentunya mereka itu adalah orang mampu” ungkap Azwar.

Jadi secara tidak langsung orang-orang ini (orang mampu, Red) turut menikmati subsidi pupuk yang dikucurkan pemerintah, tambahnya.

Dia juga ungkapkan, bahwa kelompok tani (Poktan) yang terbentuk itu dilandasi regulasi, yakni Peraturan Bupati sebelum Poktan itu dipatenkan oleh pemerintah pusat, lanjut Azwar.

Sebelum Poktan dikirim ke pusat terlebih dahulu sebaiknya dilakukan uji publik dengan mengumumkan pengurus dan anggota Poktan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat legalitas keberadaan Poktan tersebut.

Ditanya soal ketertarikannya terhadap masalah ketersediaan pupuk ketimbang membahas produk hukum? Kata dia, pupuk adalah salah satu kebutuhan pokok petani yang berimbas kepada kepentingan masyarakat umum.

“Kalau produksi pertanian menurun, bukan hanya petani yang menjerit tapi termasuk masyarakat luas yang terdampak, karena berimbas pada ketersediaan pangan”, paparnya.

Dia mengaku akan mengkaji regulasi terkait pupuk ini. Tujuannya, agar bisa berlaku secara efektif, sehingga kedepannya, petani tidak lagi kesulitan memperoleh pupuk.

Dan yang terpenting kata Azwar, pupuk bersubsidi itu sepenuhnya dinikmati masyarakat petani yang betul-betul tidak mampu pungkasnya

Laporan : Armin

Komentar

News Feed