oleh

Pabrik Limbah B3 di Lombok Barat Diduga Tidak Mengantongi Izin

TOPIKTERKINI.COM – MATARAM |  Anggota DPRD Provinsi NTB Lalu Ahmad Ismail mengatakan bahwa pencemaran lingkungan yang disebabkan limbah B3 adalah masalah serius yang harus disikapi secara matang antara pemerintah daerah NTB dengan masyarakat Sekotong Lombok Barat.

Sementara sejauh itu nanti proses pengelolaan limbah B3 di wilayah Lombok Barat tersebut tidak mengantongi ijin dari Pemda Lombok Barat, hal ini disampaikan oleh Lalu Ahmad Ismail selaku Komisi IV DPRD NTB saat ditemui di Gedung DPRD NTB Mataram. Selasa (6/4/21).

Lalu Ismail juga menjelaskan bahwa  keberadaan limbah B3 di wilayah Sekotong tersebut, dirinya tidak tau menau apakah ini merupakan investasi investor atau pemerintah.

“Saya tidak tau, saya duduk di DPRD NTB ini kebetulan membidangi masalah lingkungan hidup. Dan saya tidak pernah ada pemberitahuan sebelumnya dan itupun saya tau dari banyaknya aduan masyarakat yang datang ke rumah termasuk semua kepala dusun bahkan kepala desa sekecamatan sekotong.” ucap Lalu Ismail selaku anggota DPRD NTB dari fraksi Golkar.

Dari sebelumnya Pemerintah Provinsi NTB seharusnya melakukan koordinasi baik ditingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa bahkan langsung ke tokoh masyarakat untuk melakukan sosialisasi ke warga sekotong.

Pemerintah seharusnya  memberikan pemahaman baik dampak dari pembangunan pabrik limbah B3 tersebut, karena warga merasa khawatir limbah-limbah medis proses pemusnahan dengan cara dibakar.

Ya ini yang membuat masyarakat semakin resah,” ujarnya.

Selain dampak lingkungan yang menjadi masalah, kini tentu akan berdampak juga kepada kesehatan dan pariwisata. Karena saat ini Sekotong masih menjadi isu dunia tentang merkuri, dan sampai saat ini masih belum tuntas. Tentu dengan hal tersebut untuk memajukan pariwisata semakin sulit, bahkan itupun dengan kedatangan tamu luar semenjak adanya merkuri ini mereka was-was ditambah lagi adanya Pabrik Limbah B3.

“Merkuri belum selesai ditambah lagi dengan adanya pabrik limbah B3 ini kan semakin berbahaya nanti, bagaimana dengan warga sekotong.” Pungkas Mamiq Bajang sapaan akrab.

Ditanya soal ijin pembangunan pabrik limbah B3 tersebut, Anggota DPRD NTB ini menyebut mulai 7 januari 2021 pihak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah mengeluarkan surat teguran pemberhentian pembangunan pabrik limbah B3 tersebut dengan Nomor : 6401/122/putr.lb/05/2021.

Dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat 2011-2013 dan  Perda Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 96 Ayat (1)” Dilarang melakukan aktivitas pembangunan sebelum ada izin Mendirikan Bangunan.

“Itu kan sudah jelas-jelas, dan surat itu dikeluarkan empat bulan yang lalu. Dan belum ada izin kok beraninya melakukan pembangunan. Dan surat teguran itu kita diberikan kemarin oleh dinas di lombok barat. ” jelasnya.

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB, juga Pemerintah Kabupaten Lombok Barat harus melakukan kajian ulang dengan adanya penolakan dari masyarakat sekotong dan ini pun dirinya akan melanjutkan aspirasi masyarakat ke Pemerintah Provinsi tentu dalam hal ini Gubernur NTB.

” kami selaku Komisi IV yang membidangi masalah ini tentu akan kami telusuri, dan anehnya surat teguran ini kan sudah disampaikan kepada kepala UPT-UPTD TPA sampah regional NTB, dan ini akan saya bahas dengan gubernur lebih cepat.” katanya.

Tim Liputan: Saeful

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed