oleh

Utusan Myanmar untuk PBB mendesak tindakan terhadap junta saat pertumpahan darah terus berlanjut

TOPIKTERKINI.COM – YANGON: Duta besar Myanmar sendiri untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak “tindakan keras” terhadap junta, karena muncul laporan tentang sejumlah korban tewas dalam tindakan keras militer terbaru.

Negara itu berada dalam kekacauan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari, dengan pengunjuk rasa menolak untuk tunduk pada rezim junta dan terus menuntut kembalinya demokrasi.

Dengan lebih dari 600 orang tewas oleh pasukan keamanan yang mencoba memadamkan gerakan tersebut, komunitas internasional semakin meningkatkan kewaspadaan atas krisis tersebut.

Selama pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, duta besar Myanmar mendorong tindakan yang lebih konkret – mengusulkan zona larangan terbang, embargo senjata, dan sanksi yang lebih bertarget terhadap anggota militer dan keluarga mereka.

“Tindakan kolektif dan kuat Anda dibutuhkan segera,” Duta Besar Kyaw Moe Tun mengatakan pada pertemuan tersebut.

“Waktu sangat penting bagi kami,” katanya. “Tolong, tolong ambil tindakan.”
Seorang analis independen dari International Crisis Group juga memperingatkan dewan tersebut bahwa Myanmar “di ambang kegagalan negara.”

“Sebagian besar penduduk tidak menginginkan kekuasaan militer dan akan melakukan apa pun untuk mencegah hasil tersebut. Namun militer tampaknya bertekad untuk memaksakan kehendaknya, ”kata Richard Horsey.

“Tindakannya mungkin menciptakan situasi di mana negara menjadi tidak dapat diatur. Itu harus menjadi perhatian serius bagi kawasan ini dan komunitas internasional yang lebih luas. ”

China dan Rusia memiliki hak veto di Dewan Keamanan dan umumnya menentang sanksi internasional.

Namun, Beijing – sekutu utama militer Myanmar – telah menyuarakan keprihatinan yang semakin besar tentang ketidakstabilan, dan mengatakan sedang berbicara kepada “semua pihak.”

Ada laporan bahwa China telah membuka kontak dengan CRPH, sebuah kelompok yang mewakili pemerintah sipil yang digulingkan.
Setidaknya 618 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras militer terhadap protes, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok pemantau lokal.

Upaya untuk memverifikasi kematian dan mengonfirmasi berita tentang tindakan keras telah sangat terhalang oleh pembatasan data seluler oleh junta di dalam negeri – yang secara efektif membuat sebagian besar penduduknya tidak dapat mengakses informasi.

Berita muncul Sabtu pagi tentang lebih banyak kekerasan di kota Bago, 65 kilometer (40 mil) timur laut Yangon – tempat tindakan keras selama sehari yang memaksa penduduk bersembunyi di desa-desa terdekat.

Rekaman yang diverifikasi AFP pada Jumat pagi menunjukkan pengunjuk rasa bersembunyi di balik barikade karung pasir sambil membawa senapan rakitan, karena ledakan terdengar di latar belakang.

Seorang penduduk mengatakan bahwa tindakan keras militer menewaskan sedikitnya 40 pengunjuk rasa, dan pihak berwenang menolak untuk membiarkan petugas penyelamat memindahkan mayat-mayat itu.

“Mereka menumpuk semua mayat, memasukkannya ke dalam truk tentara dan membawanya pergi,” katanya, seraya menambahkan bahwa pihak berwenang kemudian melanjutkan untuk menangkap orang-orang di sekitar komunitas.

Laporan media lokal menyebutkan jumlah korban tewas akibat tindakan keras Bago jauh lebih tinggi.

Junta telah mencap para korban kerusuhan anti-kudeta sebagai “orang-orang teroris yang kejam,” sehingga jumlah korban tewas sejak 1 Februari mencapai 248, menurut juru bicara Jumat.

Terlepas dari pertumpahan darah setiap hari, pengunjuk rasa terus turun ke jalan, dengan pemogokan fajar tumbuh di seluruh negeri pada hari Sabtu.

Para demonstran juga menunjukkan ketidakpuasan mereka dengan cara yang sangat kreatif.
Di pusat komersial Yangon, cat merah – melambangkan darah yang sudah tumpah – disiramkan ke jalan-jalan untuk melihat Pagoda Shwedagon yang bersejarah.

“Mari kita bersatu dan dengan berani menunjukkan dengan warna merah bahwa rezim diktator tidak akan diizinkan untuk memerintah kita sama sekali,” seorang aktivis mahasiswa mengumumkan di Facebook.

Selebaran dengan kata-kata “Mereka tidak akan memerintah kita” tersebar di seluruh lingkungan Yangon.
Di Mandalay, aktivis menempelkan brosur yang sama di patung Jenderal Aung San.

Ayah dari Suu Kyi, dia adalah pahlawan nasional yang secara luas dianggap telah merebut Myanmar dari penjajahan Inggris.

Suu Kyi saat ini menghadapi serangkaian dakwaan dari junta – termasuk tuduhan korupsi dan karena memiliki walkie-talkie yang tidak terdaftar.

Militer telah berulang kali membenarkan perebutan kekuasaan dengan menuduh kecurangan pemilu yang meluas dalam pemilihan November, yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi dengan telak. – AN

Editor: Erank

Komentar

News Feed