oleh

AJIEP PADINDANG IKUT SIDANG PARIPURNA KE 11 SECARA VIRTUAL

Topikterkini.com-Makassar- Sidang Paripurna ke 11 DPD RI Masa Sidang V tahun 2020 – 2021, berlangsung di Gedung Nusantara V Kompleks parlemen, Senayan Jakarta. Diselenggarakan secara kombinasi fisik terbatas (14 orang) dan virtual (95 orang). Kamis (06/05/2021).

Agenda kegiatan pada Sidang Paripurna yang dibuka pukul 14.00 WIB oleh Ketua DPD La Nyalla di damping dua Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamuddin, yatu Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021, Pidato pembukaan awal Masa Sidang V DPD RI Tahun Sidang 2020-2021, dan Laporan kegiatan Anggota Daerah Pemilihan. Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muh. Ihsan ,Lily Amelia Salurapa, SE., MM, Tamsil Linrung dan Dr. H. Ajiep Padindang SE., MM.

Salah satu anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Selatan yang awak media temui di Kantornya, Balai Senator jl. Topaz Raya Ruko Zamrud Blok D/20 Panakkukang, Kelurahan Masale Kec. Panakkukang Kota Makassar Sulawesi Selatan, Dr. H. Ajiep Padindang SE., MM, sedang mengikuti Sidang Paripurna secara virtual.

Sekitar pukul 17.30 menjelang buka puasa, usai Andi Muh. Ihsan, membacakan laporan kegiatan reses di daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 april – 05 Mei 2021 di hadapan sidang paripurna Masa Sidang V.

Di lantai dua – ruang kerja, Dr. H. Ajiep Padindang SE., MM, awak media berbincang sejenak perihal poin-poin apa saja yang menjadi prioritas dari hasil reses yang menjadi temuan pun keluhan di masyarakat.

Dari empat hasil kegiatan reses yang menjadi laporan dari Ajiep Padindang, satu diantaranya pada point satu prioritas dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

“Musrembang tingkat Kab/Kota dan Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, namun hasilnya belum pasti terjabarkan dalam APBD karena kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah,” kata Ajiep mengkritisi soal kebijakan itu.

Sesekali wawancara terjeda, Senator Sulsel yang sudah periode kedua di DPD RI melihat layar handphone sambil melihat rapat paripurna yang sedang berlangsung dari laporan DPD Provinsi lain.

Ajiep menambahkan, prioritas pembangunan Tahun 2022 Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan dan telah disampaikan ke Kementerian PPN/Bappenas. Karenanya diharapkan Program Prioritas tersebut dapat diakomodir dan terjabarkan dalam APBD.

“Masih ditemukan lambatnya realisasi anggaran, baik APBD 2021 maupun APBN 2021, disebabkan antara lain, Juknis kegiatan yang terlambat diterbitkan kementerian terkait, serta teurtama karena revokusing anggaran,” pungkas Ajiep Padindang.

Laporan: Rachim Kallo

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed