oleh

Pansus I DPRD Donggala Indikasikan Dugaan Korupsi Senilai 4 Milyar Terkait Proyek TTG dan Website

Topikterkini.com.Donggala – Panitia khusus (Pansus) I DPRD Donggala terkait proyek pengadaan teknologi tepat guna (TTG) dan website di desa-desa se Kabupaten Donggala dihadapan rapat paripurna DPRD Donggala, Senin (31/5-2021), menyimpulkan adanya dugaan kerugian negara sebesar Rp, 4 miliyaran.

Mengutip laman Dead-line.News.com disampaikan bukan itu saja tapi pansus I yang diketuai Moh.Taufik dari fraksi Nasdem menduga proyek TTG dan Website di 158 desa itu dimonopoli, karena hanya dikerjakan oleh 1 perusahaan yakni CV.Mardiana pratama mandiri.

Pansus I Proyek TTG dan Website juga melaporkan dalam paripurna DPRD Donggala bahwa diduga terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dalam proyek itu.

Selain itu pansus juga menduga terjadi pelanggaran pada proyek pengadaan TTG dan Website itu, karena tidak berpedoman pada Permendagri No.20 tahun 2018 dan peraturan LKPP No.12 tahun 2019.

Menurut laporan pansus penganggaran pengadaan Teknologi Tepat Guna dan website dinilai tidak tepat ditengah keterbatasan anggaran dan fokus penganggaran pada penanggulangan covid -19.

Miris, adanya dugaan intervensi maupun intimidasi kepada para kepala desa se kabupaten Donggala untuk menanda tangani dan menganggarkan proyek pengadaan TTG dan website.

Pansus juga mengindikasikan dugaan kuat terjadi pengarahan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) dari Inspektorat Donggala sampai ke kecamatan kepada para kepala desa agar para kepala desa menganggarkan proyek pengadaan TTG dan website itu.

Pansus I DPRD Donggala menilai Bupati Drs.H.Kasman Lassa, S.H., lalai dalam melakukan pengawasan pengelolaan proyek pengadaan TTG dan website di desa-desa, sebagaimana diamanahkan oleh peraturan LKPP No.12 tahun 2019 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Olehnya Pansus I DPRD Donggala mengeluarkan tiga poin merekomendasi saat Paripurna DPRD Donggala yakni:

1.Kepada Pimpinan DPRD Donggala agar segera menyurat ke BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu untuk melakukan audit khusus pada proyek pengadaan TTG dan WEBSITE di seluruh Desa se Kabupaten Donggala.

2.Merekomendasikan kepada DPRD kabupaten Donggala untuk menggunakan hak interpelasinya guna mendapatkan penjelasan dari kepala daerah tentang program Teknologi Tepat Guna dan website tersebut.

3.Guna mengungkap adanya indikasi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada proyek pengadaan TTG dan Website itu, maka pimpinan DPRD diminta untuk segera meneruskan rekomendasi kesimpulan hasil temuan pansus kepada, Kapolres, Kejaksaan Negeri Donggala, Kepolisian Daerah Sulteng, Kejaksaan Tinggi dan Komisi pemberantasan korupsi di Jakarta. (Red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed