oleh

Gelar aksi didepan Kantor Kemenag Sulsel, Ini Pernyataan Ketua FRK dan Jendral Lapangan

TOPIKTERKINI.COM – MAKASSAR | Fraksi Revolusi Keadilan disingkat FRK melangsungkan aksi perjuangan dalam bentuk demonstrasi sebagai upaya perlawanan secara tegas terhadap setiap bentuk praktik birokratif yang menyimpan dari asas-asas Pancasila dan berseberangan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih dari KKN serta terbebas dari segala praktik pelanggaran dan Kejahatan lainnya, Rabu 4 Agustus 2021

Ketua FRK Muh.Alim Bahri kepada media ini mengatakan bahwa, Secara hikmad, harapan atas unjuk rasa yang berlangsung dihadapan Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi-Selatan adalah menjadi jalan baru yang cermat dan berkeadilan untuk menjadi solusi atas upaya menumpas kejahatan yang diduga para oknum sindikatnya bersarang dalam struktur birokrasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto.

Fraksi Revolusi Keadilan secara teguh memandang bahwa kejahatan birokrasi sungguh sangat bertentangan dengan prinsip negara berkeadilan yang pada akhirnya menginjak harkat dan martabat bangsa, dan berpotensi besar menghantarkan kehidupan berbangsa kepada sebuah pintu gerbang kehancuran dan keterbelakangan. Ironisnya, bila hal tersebut terjadi dalam tubuh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto yang notabene memiliki kedalaman pengetahuan ini beragama.

Dinamika yang kemudian dianggap cukup substansi dan krusial itu menjadi ancaman akan tumbuh-suburnya berbagai problematika birokratif yang kelak bias dan ending memporak-poranda tatanan kehidupan pembangunan dan kepemerintahan termaksud.

Diantaranya, menstimulasi maraknya berbagai praktik kejahatan pidana yang kemudian hampir kian hari menjadi semangkin tumbuh subur, berkembang secara bebas dan leluasa diberbagai sektor, baik pada pengelolaan pembangunan dan keuangan, maupun pada management organisasi, perilaku birokasi. Terlebih, Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto sebagai lembaga vertikal yang memiliki tugas penguatan kerukunan dan pengembangan Keagamaan.

Beberapa hal krusial yang patut diduga sebagai bentuk pelanggaran dan Kejahatan yang bagi kami, telah menganggap “sangat parah dan sadis” adalah; terdapat praktik pendistribusian kebijakan yang patut diduga tidak adil, dugaan korupsi, dugaan penyalahgunaan kewenangan, dugaan pungli dan bentuk dugaan praktik kejahatan dan pelanggaran lainnya yang sudah dapat diyakini bertentangan menabrak Disiplin ASN.

Oleh karena itu, semangat Fraksi Revolusi Keadilan berpendapat bahwa praktik atas berbagai kejahatan yang kemudian diduga dilakukan oleh oknum sebagian elit birokrasi yang ada dilingkungan Kemenag Jeneponto sebagai bentuk atas gagalnya Kepemimpinan Kepala Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Jeneponto. Sehingga wajib untuk diberantas secara progresif dan tegas sebagai upaya mewujudkan aparatur sipil negara yang tertib dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara yang baik dan tunduk pada peraturan hukum/perundangan yang berlaku demi kemajuan bangsa dan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari pandangan tersebut diatas dengan berbagai perkara yang hadir menyelimuti dan turut mengkerdilkan kemajuan dan mempercepat laju kemiskinan dan keterbelakangan maka diharapkan agar Menteri Agama Republik Indonesia, dan Kepala Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Selatan dan (menggandeng) institusi penegak hukum agar dapat dengan segera melakukan penanganan dan penindakan secara tegas sebagaimana tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan oleh negara untuk menangkal dan melindungi segenap rakyat dari berbagai ancaman kejahatan, demikian pada upaya penyelamatan Keuangan Negara dan Keselamatan kehidupan Kebangsaan, Tutur Alim Bahri.

Gelar aksi didepan Kantor Kemenag Sulsel, Ini Pernyataan Ketua FRK dan Jendral LapanganSementara itu Jendral Lapangan Dhedy Susanto mengatakan bahwa Aksi ini dilakukan untuk Meminta Kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan-Selatan agar segera mencopot Kepala Kantor Kementerian Kemenag Jeneponto karena dipandang kurang mampu menjaga tatanan kehidupan organisasi dan nama baik Kementerian Agama Republik Indonesia di Kab.Jeneponto yang telah rundung berbagai informasi miring

Yang diantaranya adalah: Dugaan Pungutan tanpa dasar hukum kepada instansi naungan Kemenag Jeneponto dengan alasan untuk Pembangunan Mesjid, dugaan adanya pungutan tanpa dasar menjelang pemerikasaan pengelolaan keuangan dilingkungan Kemenang Jeneponto oleh Inspektorat Kementerian Agama., Selanjutnya dugaan penyelewengan dana rehabilitasi kantor Tahun 2019 melalui permintaan pribadi Kakan. Kemenag, sebesar kurang lebih Rp.66.885.250., dan dugaan penyelewengan dana kantor dengan alasan untuk Sewa mobil dan uang bensin sebesar kurang lebih Rp.50.000.000,.

Kemudian dugaan pelanggaran pada pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Nur Latifah Kab.Jeneponto Tahun 2020 yang terkesan dikerja asal jadi dan karena itu ditengarai terdapat dugaan tindak pidana korupsi, dan dugaan kasus tersebut telah dilaporkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Serta kabar atas dugaan pungli terhadap penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan/BOP untuk TPQ, MDT, dan Pondok Pesantren Tahun 2021

Kami juga mendesak kepada Kepala Menteri Agama Republik Indonesia untuk dapat segera mencopot Kepala Kepala Seksi Haji dan Umroh Kabupaten Jeneponto karena ditengarai kuat terlibat dalam dugaan tindak pidana tertentu dengan modus operandi “penjualan mobil” tanpa BPKB

Selain itu, kami juga meminta kepada Institusi Penegak Hukum agar segera menuntaskan perkara dugaan tindak pidana kejahatan tertentu melalui modus jual mobil dan agar segera menyelidiki dugaan kemungkinan adanya pungutan tanpa dasar hukum ditubuh Kemenag yang diduga dilakuan oleh oknum salah satu pejabat di Kementerian Agama Kabupaten Jeneponto. Tutup Dhedy Susanto

Laporan: Erank

Komentar

News Feed