oleh

LSM ARAK NUSANTARA Angkat Bicara Terkait Dugaan Aksi Premanisme Ketua BPD Bontocini

TOPIKTERKINI.COM – JENEPONTO | Aksi premanisme ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Bonto Cini kecamatan Rumbia kab Jeneponto terhadap dr Sulfian Syam berbuntut panjang, korban tak terima atas pemukulan disertai pengeroyokan atas dirinya lantaran pemukulan dari pengeroyokan itu meninggalkan luka lebam seputar wajah, luka pada bagian dahi dan kaca mata minus sang dokter pun rusak.

Korban tak tinggal diam, ia langsung melaporkan peristiwa penganiayaan yang dialaminya dengan hasil visum kepada sentra pelayanan kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kabupaten Jeneponto jalan sultan Hasanuddin Bontosunggu pada Kamis (12/8/2021)

Bermula ketika pembentukan panitia Pemilihan kepala desa (Pilkades) Bonto Cini kecamatan Rumbia kab Jeneponto pada Rabu (12/8/2021) Oleh BPD desa Bonto Cini kecamatan Rumbia yang dihadiri oleh forkomcam, dari babinsa, kapolsek kelara, sekertaris kecamatan Rumbia, Kepala Desa Bonto Cini dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu korban menyampaikan saran dan masukannya terkait susunan panitia Pilkades yang tidak representatif, tidak mencerminkan keterwakilan setiap dusun. kata dr.Sulfian kepada topikterkini.com

“bukanya mendapaltkan respon positif dari ketua BPD Bonto Cini, namun disambut dengan sikap emosional yang berujung pemukulan yang diikuti sejumlah simpatisan sang ketua BPD” Ujarnya .

Sejumlah pihak menyayangkan aksi premanisme tersebut, seperti LSM ARAK NUSANTARA prihatin atas kejadian itu.

“Aksi kekerasan ini telah mencederai proses rekrutmen pemilihan panitia Pilkades Bonto Cini dan merupakan contoh buruk dalam kehidupan demokrasi.” kata Muhammad Nasir Ibrahim Sekjen Arak Nusantara

“Seharusnya ketua BPD Bonto Cini profesional, independen dan akomodatif atas setiap saran dan masukan bukan ditanggapi dengan kekerasan

Hal ini bisa menimbulkan persepsi masyarakat bahwa sang ketua terlibat politik praktis, dengan mengkondisikan panitia Pilkades Bonto Cini sesuai pesanan dari calon kandidat tertentu, dan jika itu benar adanya maka proses ini cacat prosedural dan harus diulang sesuai Permendagri 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 122 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa.

Katanya lagi “Sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa seharusnya menciptakan iklim yang kondusif, bukannya membuat kegaduhan ditengah masyarakat Bonto Cini. yang harmonis. dan sudah selayaknya dia digantikan yang lebih profesional dan berintegritas”

“Untuk itu Demi kewibawaan hukum maka aparat hukum dalam hal ini Polres JENEPONTO untuk mengambil langkah hukum, menindaklanjuti laporan korban dan tidak tunduk pada intervensi dari pihak manapun.” Tegasnya.

Laporan: Usman S

Komentar

News Feed