oleh

Lagi-lagi, Plt kades Baho diduga halang-halangi wartawan saat melakukakan konfirmasi

TOPIKTERKINI-NIAS UTARA-Sikap tidak terpuji yang diduga dilakonkan Plt kades Baho saat dikonfirmasi salah satu wartawan Online membuat sejumlah Wartawan terkesan kurang Aman Melakukan konfirmasi Diwilayah kabupaten Nias Utara, Rabu 29/09/2021

Sikap seperti ini terkesan ada yang ditutupi terkait kejadian Dugaan penyerobotan tanah yang Akhir-akhir menjadi bahan perbicangan di kalangan masyarakat baho,

Menurut awak media Topikterkini saat konfirmasi kepada Plt kades Baho menanyakan kejadian pagi ini terkait dugaan percecokan Juliana Gea alias ina seni dengan Delifati Harefa alias Ama Marta

Namun Maskanat Harefa Plt Kades Baho tidak menjawab Justru diduga menghalang-halangi Awak media dengan modus tidak percaya kepada keberadaan Awak media yang sedang mengkonfirmasinya melalui WhattsApp Tersebut, pada hal awak media itu telah mengfotokan KTA dan KTP nya kepada Plt Kades Baho tersebut,

Jawab Plt kades Baho,” Apakah gak salah alamat ya? ”

Tidak pak karena Alamat dan warga yang ada didalam video yang sedang adu mulut warga bapak,

” Saya ragu dengan saudara. Saya mau kalau kita ketemu langsung,” Plt kades baho ajak bertemu

Mohon maaf pak, apa yang menjadi keraguan bapak ? dan kenapa harus ketemu apakah kita tidak bisa diberikan informasi melalui chat ini.

” Saya ragu siapa anda yang sesunguhnya,” Cetusnya Plt kades baho

Saya jernih Setia Zega pak kades

” Saya masih kurang percaya”

Lalu awak media tersebut mengirim foto identitas seperti KTA media dan KTP , Namun Plt kades Baho tersebut tetap tidak percaya,

Pasalnya, Kejadian ini sudah dua kali terjadi kepada Oknum Plt kades tersebut, saat di konfirmasi awak media, Hal ini telah melanggar UUD nomor 40 tahun 1999 tentang PERS disebut perlindungan terhadap Pers dijamamin melalui pasal 4 UU Pers yang berbunyi :

  1. Kemerdekaan dijamin sebagai hak asasi manusia negara,
  2. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  3. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hal mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
  4. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UU Pers juga memberikan sanksi bagi setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kebebasan pers sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Diwaktu yang terpisah Pemerintah kabupaten nias utara melalui Camat lotu Bazatulo Zalukhu Menjelaskan telah memanggil Plt Kades baho sebelumnya dan mengatakan itu kesalah pahaman dalam berbicara,

” Memang benar kita sudah panggil Plt kades baho tersebut, Dian menjelaskan
Kita sdh klarifikasi dan Plt. Kades Baho menjelaskan bahwa yg terjadi itu kesalahpahaman dlm berbicara melalui hp, Namun kejadian kedua ini saya akan pelajari dulu nanti saya panggil dia lagi untuk yang kedua kalinya,” Tuturnya Camat Lotu sambil Mengakhiri. (JZ)

Komentar

News Feed