oleh

DIDUGA ADA KONGKALIKONG PENGURUS KPS JASA SEPAKAT DIGUGAT WARGA GENDUANG KE PN PELALAWAN

Topikterkini.com.Pekanbaru – Sudah lebih dua puluh tahun berlalu janji para Pengurus Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat kepada warga Desa Genduang Kabupaten Pelalawan tidak kunjung terealisasi jua.

Dalam kesepakatan awal pengurus Koperasi Petani Sawit ini berjanji akan membantu pengurusan surat tanah atas nama-nama seluruh anggotanya yang tertera didalam lampiran SK Bupati berjumlah 500 KK melalui program Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)

Terbukti dengan adanya nama-nama empat warga Desa Genduang ini tertulis dengan jelas pada Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor ; Kpts. 525.25/V/TP/106/1999 ditanda tangani oleh bupati saat itu H.Beng Sabli pada 25 Mei 1999 lalu dengan catatan kala itu Pelalawan masih masuk wilayah teritorial Kampar belum terjadi pemekaran seperti saat sekarang ini.

Sudah habis kesabaran akhirnya empat warga Desa Genduang mempercayakan kuasa hukum kepada Pengacara Hermansyur S.H., agar permasalahan hukum ini dapat diselesaikan secara hukum dan diberi kepercayaan untuk mengambil upaya-upaya hukum yang dirasa perlu selama proses kasus yang menimpa para petani sawit ini berlangsung.

Hari ini Senin (22/11/21) bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Pelalawan Kuasa Hukum Hermansyur S.H., mendaftarkan gugatan perdata atas kasus melawan hukum yang menimpa kliennya, dengan nomor gugatan No;45/Pdt.G/2021/PN Plw. Awak media menemui kuasa hukum usai pendaftaran gugatan perdata siang itu untuk dimintai keteranganya.

“Iya, pada hari ini kami dari Law Firm Hermansyur S.H., secara resmi melakukan pendaftaran gugatan diduga telah melanggar pasal 1365 KUHP perbuatan melawan hukum terkait kasus yang menimpa empat orang klien kami warga Desa Genduang Kabupaten Pelalawan “, kata pengacara muda yang biasa dipanggil Herman Pelalawan.

“Banyak hal-hal yang perlu diungkap dan diluruskan terkait keanggotaan Koperasi Petani Sawit Jasa Sepakat, karena sudah sekian lama janji mereka untuk mengurus surat tanah atas nama anggotanya tidak pernah dipenuhi”, sampai pengacara asli dari Desa Genduang ini.

Lebih lanjut Hermansyur S.H menjelaskan bahwa “Ada empat orang tergugat dalam kasus ini yakni Jamali sebagai Ketua KPS Jasa Sepakat, Linci sebagai Sekretaris, Maskur Sujana sebagai Bendahara dan H. Fauzi sebagai mantan Kepala Desa Genduang, dimana klien kami pada saat SK Bupati Kampar ada tertulis namanya ikut dalam program KKPA namun pada saat pemekaran wilayah pada beberapa SK Bupati yang baru nama-nama klien kami tidak ada tertera lagi inilah yang dimaksud perbuatan melawan hukum“, jelasnya panjang lebar.

“Sebenarnya perlu disampaikan disini bahwa klien kami ini ada yang tidak memiliki tanah awalnya dan ada dari pecahan KK warga tempatan yang ingin mengikuti program KKPA tersebut, besar harapan kami agar nantinya warga yang sekaligus anggota KPS Jasa sepakat dapat mendapatkan hak-hak nya kembali”, ucapnya lagi.

“Diduga disini ada manipulasi data karena warga tidak tahu apakah nama-nama mereka benar-benar masuk kedalam program ini atau tidak, sehingga belakangan saat kasus ini mencuat baru diketahui saat pengecekan data nama-nama merek hilang tanpa tau penyebabnya. “, tutupnya.

Saat berita ini diturunkan banyak harapan dari masyarakat tempatan agar permasalahan yang sudah berlangsung lama ini dapat hendaknya menjadi khusus perhatian pemerintah Kabupaten Pelalawan dan segenap para wakil-wakil rakyat di gedung DPRD Pelalawan.

Laporan : teti guci

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed