oleh

Kemerdekaan Bagi Petani Kemerdekaan Untuk Semua

Kemerdekaan Bagi Petani Kemerdekaan Untuk Semua

Oleh: Gebbi Bahar 
(Mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)

Bagi Quesnay (ekonom prancis dan pemimpin intelektual physiocrats), hukum ekonomi yang bersesuaian dengan hukum alam ini menjadikan alam (tanah) sebagai satu-satunya sumber kemakmuran masyarakat. Termasuk pula di dalamnya kegiatan pertanian, peternakan, dan pertambangan. Quesnay menganjurkan agar kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah harus ditunjukan terutama untuk meningkakan taraf hidup para petani. Bukan sebaliknya, memberi hak-hak khusus kepada pemilik tanah dan para saudagar yang selama ini dinikmati di bawah  pemerintahan yang mengagungkan merkantilisme.

Menurut sudut pandang pada buku kemerdekaan bagi petani kemerdekaan untuk kita semua yaitu pembangunan pertanian perlu dipandang sebagai nilai dasar, maka dengan sendirinya nilai dasar lain seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan keberlanjutan akan hadir dengan sendirinya. Proses pemerdekaan dan keberlanjutan akan hadir dengan sendirinya. Proses pemerdekaan yang dimaksud yaitu pencapaian status dan sekaligus pula kemampuan petani untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Tingkat kehidupan petani yang semakin baik akan menciptakan tingkat kehidupan masyarakat secara keseluruhan semakin baik karena kemerdekaan bagi petani menciptakan kemerdekaan untuk semua.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada Agustus 2019, penduduk yang bekerja pada pertanian, kehutanan, perikanan sebanyak 34,58 juta orang, atau turun 1,12 juta orang (1,46%) dibandingkan Agustus 2018. Sedangkan dalam lima tahun terakhir jumlah pekerja di sektor pertanian turun dari 33% menjadi 29% dari total penduduk bekerja. Berdasarkan data tersebut dapat diprediksi Indonesia mengalami krisis jumlah petani dalam 10-15 tahun mendatang. Untuk itu, regenerasi sektor pertanian kepada kaum milenial mesti menjadi perhatian serius. Adapun peran sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 12-13%, namun kontribusi sektor itu terhadap kesempatan kerja di kisaran 30 persen. Maka yang terjadi adalah krisis kesejahteraan petani karena pendapatan yang hanya 12% harus dibagi di antara 30% pekerja.

Masalah kesejahteraan inilah yang membuat generasi muda tidak tertarik pada pertanian. Karena itu, regenerasi petani menjadi sangat lambat atau hampir tidak ada. Belum lagi penguasaan petani terhadap lahan pertanian yang semakin hari semakin sempit. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), petani di era 1960-an masih menguasai lahan hingga 1,1 ha. Jumlah itu kemudian turun menjadi 0,8 ha pada periode 2000-an. Melansir data BPS per 2018, luas lahan rata-rata kepemilikan petani mengerucut jadi 0,5 ha dan 60% dari petani Indonesia itu ternyata ada di penguasaan lahan seluas 1.000 m2 atau sekitar 0,1 ha. Jadi bisa dibayangkan, bahwa seiring dengan perjalanan bangsa Indonesia dengan digembor-gemborkannya pembangunan di Indonesia maka akan terjadi penguasaan lahan yang semakin menurun.

Maka dari itu pembangunan pertanian dimana memasuki era globalisasi mendatang kebijakan harus mempunyai keberpihakan pada peningkatan kesejahteraan jaminan pangan dan pelaku usaha sektor pertanian. Dengan pembangunan masyarakat petani perlu diarahkan kepada penciptaan sektor pertanian sebagai lapangan usaha yang menarik, sehingga konversi tanah pertanian ke nonpertanian dapat dicegah secara alamiah. Serta kebijakan lahan pertanian perlu diarahkan agar mencapai tiga sasaran yaitu, menekankan intensitas faktor ekonomi dan sosial yang dapat merangsang konversi lahan sawah, mengendalikan luas lokasi dan jenis lahan yang dikonversi dalam rangka menekan potensi dampak negatif yang ditimbulkan, menetralisir dampak negatif konversi lahan sawah melalui kegiatan investasi yang melibatkan dana masyarakat terutama kalangan swasta pelaku konversi lahan.

 

Daftar Pustaka

Mark Skousen, 2014, Sejarah Pemikiran Ekonomi: Sang Maestro Teori-Teori Ekonomi Modern, Kencana Prenada Media Group

Deliarnov, 2010, Perkembangan Pemikiran Ekonomi (Edisi Ketiga, Rajawali Pers)

Suryana, Achmad 2003, Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan, Yogyakarta: BPFE

Reyes, Luthfi, 2007, Metode Inventarisasi Sumber Daya Lahan, Yogyakarta: Andi OFFSET

https://koran-jakarta.com/mesti-utamakan-kebijakan-untuk-sejahterakan-petani?page=all

https://psa.ipb.ac.id/diskusi-buku-kemerdekaan-bagi-petani-kemerdekaan-untuk-semua/

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.