oleh

PETANI SEMBALUN MENOLAK KERAS SEGALA BENTUK NEGOSIASI ATAU “JALAN TENGAH” YANG DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH

 

Topikterkini.com.MATARAM – Gubernur NTB mengundang petani Sembalun yang berkonflik dengan PT. SKE untuk melakukan rapat sosialisasi mengenai rencana perusahaan di tanah Sembalun.

Rapat yang diadakan oleh pemerintah provinsi ini adalah pertemuan yang tidak berimbang, sangat bias untuk kepentingan perusahaan, dan tidak memberi ruang demokratis bagi petani yang tetap melakukan penolakan atas kehadiran perusahaan.

Pertemuan yang dihadiri oleh Bupati Lombok Timur, Unsur Forkopimda Provinsi NTB, Kepala OPD, dan Petani Sembalun tersebut hanya pada kesimpulan bahwa pihak Gubernur dan Bupati Lombok Timur meminta masyarakat agar lahan sisa dari izin HGU PT.SKE segera didistribusikan kepada yang membutuhkan. kedua, masyarakat dilarang melakukan penghalangan terhadap pendataan dan pembagian lahan kepada masyarakat. ketiga, pihak pemerintah meminta masyarakat Sembalun yang menolak izin HGU PT.SKE untuk melakukan gugatan hukum. keempat, meminta PT. SKE untuk memitrakan tanahnya dengan masyarakat dalam pengelolaan lahan.

Sebagai bentuk penolakan atas pembahasan dalam pertemuan ini, sekaligus sikap tegas petani Sembalun yang tidak ingin berkompromi dengan perusahaan, maka mereka memilih untuk tidak terlibat lebih jauh dalam skema negosiasi dengan perusahaan yang difasilitasi oleh pemerintah.

Karena bagi mereka, rencana PT. SKE hanya akan membawa kesengsaraan bagi hampir ribuan kepala keluarga yang hidup di atas tanah Sembalun.

“Bagi kami, petani Sembalun, tak ada negosiasi atau “jalan tengah” yang akan menguntungkan rakyat Sembalun dalam konflik dengan PT. SKE. “Solusi sama-sama menang” (win-win solution) yang selalu digaungkan oleh pemerintah melalui skema reforma agraria palsu juga merupakan sebuah ilusi. Bagi kami, terang hanya ada dua opsi yang harus diambil oleh pemerintah dalam kasus PT. SKE: mencabut HGU PT. SKE atau berpihak kepada perusahaan untuk mengusir petani di atas tanahnya,” Ucap, Kordum, Afifudin, Selasa,18/01/2022.

“Bukan tanpa alasan kami mengambil sikap tegas menolak segala bentuk “jalan tengah”: rakyat Sembalun telah merawat tanah itu selama puluhan tahun. Banyak anak-anak petani yang bisa bersekolah hingga menempuh kuliah karena hasil dari tanah itu. Ketika ribuan orang telah mengelola tanah itu selama 26 tahun,” Jelas, Afifudin.

“Perusahaan justru “mengklaim” secara sepihak tanah tersebut, yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah dan BPN dengan mengeluarkan izin HGU tanpa sosialisasi ke masyarakat,” Tegas,Afifudin.

“Ketika segala penolakan terus menerus dilakukan, aksi-aksi terus dimobilisasi, pencegatan aktivitas perusahaan di lahan rakyat juga selalu dilaksanakan sebagai komitmen petani mempertahankan tanahnya, pemerintah tetap tak menghargai komitmen tersebut dengan membuat pertemuan yang tidak memberi ruang demokratis bagi petani dengan hanya melakukan pembahasan atas rencana-rencana perusahaan,”Katanya.

Maka dengan ini kami menyatakan sikap:
MENOLAK SEGALA BENTUK NEGOSIASI YANG HANYA MENGUNTUNGKAN PERUSAHAAN, TERUTAMA SKEMA REFORMA AGRARIA PALSU YANG DITAWARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH.PETANI SEMBALUN DENGAN TEGAS MENOLAK KEHADIRAN PERUSAHAAN DENGAN SEGALA RENCANA-RENCANANYA YANG HANYA MENYENGSARAKAN RAKYAT. PETANI SEMBALUN TETAP AKAN BERTAHAN DI ATAS LAHAN TERSEBUT, MELAKUKAN PENCEGATAN TERHADAP AKTIVITAS PERUSAHAAN, HINGGA IZIN PT. SKE DICABUT.

Pernyataan sikap ini kami buat sebagai bentuk komitmen tegas kami menolak segala skema yang hanya akan menguntungkan perusahaan.

RiL

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed