oleh

Sidang Perdana Praperadilan di PN Buol, Tanpa Dihadiri Termohon, Siapakah Termohon?

Topikterkini.com.Buol – Sidang perdana gugatan Praperadilan yang di gelar di pengadilan Negeri (PN) Buol Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan tanpa dihadiri oleh termohon, Selasa, (18/1/2022).

Diketahui gugatan Praperadilan tersebut diajukan oleh (R) inisial selaku Pemohon melalui Tim Kuasa Hukumnya yang dipimpin oleh Dr. Irwanto Lubis, S.H, M.H, dan beranggotakan 2 (dua) orang masing masing masing, Aan Achbar, S.H dan Ismail Majid, S.H. Sementara Kejaksaan Negeri Buol dalam hal ini adalah Kacabjari Lokodidi sebagai pihak Termohon.

Gugatan Praperadilan oleh Kuasa Hukum (R) ini, akibat buntut dari ketidakpuasan (R) yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kacabjari Lokodidi Kejari Buol dalam kasus dugaan tindak pidana Korupsi pada proyek Tangkap Air di kecamatan Bunobogu dengan anggaran Rp, 2, 2 Miliyar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi tahun 2019.

Dikesempatan itu, saat Konferensi Pers yang dipimpin langsung oleh Kajari Buol, Lufti Akbar, S.H, M.H, didampingi Kacabjari Lokodidi dan Kasi Intel, Usman Lauku, S.H, Jumat (31/12/2021) lalu, pihak Kejar Buol juga telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial (MM) sebagai tersangka, dengan total dugaan kerugian negara sebesar Rp. 1,9 Miliyar berdasarkan hasil audit BPKP.

Persidangan perdana gugatan praperadilan oleh kuasa hukum (R) walau tidak dihadiri oleh pihak termohon dalam hal ini Kejari Buol, cq Kacabjari Lokodidi, nampak terlihat mendapat pengawalan dan pengamanan ketat dari pihak kepolisian Buol.

Usai persidangan pertama, ditemui sejumlah awak media, Humas Pengadilan Negeri Buol, Agung Syahputra, S.H, yang juga selaku Hakim tunggal pada gugatan praperadilan tersebut mengatakan bahwa ketidakhadiran pihak termohon maka persidangan pertama tetap dapat dilaksanakan dengan agenda pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dari pemohon yang dalam hal ini diwakili kuasa hukum.

” Saya sudah periksa semuanya sah, baik itu surat kuasa, kartu tanda advokat masih berlaku dan berita acara sumpah ada, jadi tidak ada lagi masalah dengan legal standing dan kehadiran dari kuasa hukum pemohon,” ungkap Agung Syahputra.

Menyikapi ketidakhadiran pihak termohon dalam persidangan pertama, humas PN Buol menyatakan pihaknya akan melakukan panggilan satu kali dan sebagai dasar hukum pihaknya melangkah sebagimana diatur dalam ketentuan RBG ( Rechtreglement Voor de Buitengewesten) 150.

“Jika pada pemanggilan berikut pihak termohon tidak hadir lagi maka pemeriksaan tetap dilanjutkan tanpa hadirnya termohon,”tegas Humas PN Buol.

Sidang ditunda tanggal 25 Desember 2022 dan pelaksanaan putusan Praperadilan, Agung Syahputra menyebutkan waktunya selama 7 hari terhitung sejak dibacakannya permohonan Praperadilan oleh pemohon.

Terkait upaya paksa menghadirkan para pihak sebagaimana dipertanyakan awak media, Agung menjelaskan.bahwa proses upaya paksa dalam kaidah ketentuan hukum acara pada prinsipnya ada instrumen verstek dimana hal itu merupakan penghukuman atas ketidakhadiran.

“Jadi jika tidak hadir lagi sangat besar kemungkinan untuk memenangkan atau menyatakan benar pihak pemohon,” terang Agung Syahputra.

Ketua tim Kuasa Hukum tersangka (R), Irwanto Lubis dihadapan awak media mengatakan, penetapan tersangka kliennya (R) dinilai tidak mendasar dan syarat dengan kejanggalan.

“Kita lakukan gugatan praperadilan ini ingin menguji sejauh mana keterlibatan klien saya hingga ditetapkan jadi tersangka minimal 2 alat bukti,”pungkas Irwanto Lubis Kuasa hukum (R) yang juga pernah menjabat legislator parlemen Sulteng.

Alasan ketidakhadiran pihak termohon dalam hal ini Kejari Buol, awak media telah menghubungi baik via telpon selulernya maupun whats App, namun hingga berita ini di publikasi belum memberikan keterangan ataupun tanggapan.

Liputan: Husni Sese

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed