oleh

Dengan Terbitnya SK PHDI Pusat,Kisruh PHDI NTB  Sudah Berakhir

Topikterkini.com MATARAM : Kisruh di internal Parisade Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB, yang menaungi seluruh umat Hindu NTB berakhir. Hal tersebut, di tandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) PHDI pusat, tertanggal 07 Maret 2022.

 

Dalam SK itu, PHDI pusat memberhentikan Ketua harian PHDI NTB hasil Loka Saba tahun 2019 IKS dan menunjuk Komang Rena, sebagai Pjs Ketua Harian PHDI NTB.

 

Jabatan Pjs Ketua, akan diemban oleh Komang Rena, hingga terbentuknya pengurus definitif, melalui Loka Saba luar biasa dalam waktu paling lambat tiga bulan ke depan. Sebagai PJS yang ditunjuk oleh PHDI pusat, Komang Rena berkomitmen mengembalikan parisade

 

“Demi kepentingan umat, saya siap untuk mengembalikan keadaan PHDI NTB ini seperti sedia kala,”ucap Komang Rena pada acara Pesamuan Agung di Cakranegara, Kota Mataram, Rabu (16/03/2022).

 

Diakui Komang, dikala Loka Sabe 2019, dirinya terlibat dalam tim formatur dan menjabat sebagai sekretaris. Namun ia beserta sembilan pengurus lainnya di PAW. “Banyak yang menilai kebijakan Ketua Harian PHDI NTB saat itu cacat hukum. Lalu, munculah kisruh dari dalam tubuh PHDI,” ujarnya.

 

Kondisi ini mendesak PHDI pusat, mengambil tindakan dan mengupayakan koordinasi dengan sejumlah pihak. “Maka akhirnya SK Pemberhentian dan pengangkatan PJS dikeluarkan PHDI pusat,” imbuhnya.

 

Ia berkomitmen akan melaksanakan koordinasi dengan seluruh kelompok Umat Hindu yang ada, untuk kepentingan penyusunan agenda kedepannya. Diantaranya, membentuk panitia, dalam rangka Musyawarah daerah (Musda) untuk memilih pengurus atau ketua Definitif.

 

“Siapapun berhak jadi ketua asal sesuai persyaratan yang telah tertuang pada AD/ART PHDI. Bagi ketua yang diberhentikan karena cacat hukum, maka tidak lagi mempunyai hak untuk ikut dipilih sesuai AD/ART,” tegasnya.

 

Ketua Majelis Agung Windu Sesukertaning Jagad, I Gede Gunawan Wibisana, menilai, kisruh di Lembaga Parisade, berdampak terhadap nama baik lembaga. Dalam kesempatan tersebut, Gunawan mengingatkan, jangan sampai PHDI dilecehkan.

 

“PHDI harus kita hormati, yang bermasalah bukan lembaganya tetapi oknum pengurusnya dalam hal ini Ketua harian PHDI NTB,”cetus Gunawan.

 

Diceritakan Gunawan, usai penetapan mantan Ketua Harian PHDI sebagai tersangka, membuatnya merasa prihatin. Sehingga, pihaknya pun turun tangan dan bersurat ke PHDI Pusat. Hasilnya, SK pemberhentian pun diterbitkan.

 

“Seperti yang tertuang di AD/ART, karena itu akan memberi contoh negatif pada umatnya. Jadi seorang ketua Lembaga Parisada harus bisa memberi contoh perbuatan baik danbharus bisa memberikan rasa nyaman pada umatnya dan bukan sebaliknya,” sindirnya.

 

Sementara itu, Penanggung Jawab pengelola Pura, A.A Made Jelantik ABW SH, menganggap, kelakuan mantan Ketua harian PHDI NTB terhadap aset puri, menimbulkan ketidaknyamanan bagi Umat Hindu, khususnya di Pulau Lombok.

 

“Itulah penyebab keributan di lembaga parisada NTB terjadi. Atas kegaduhan itulah timbul perpecahan yang akhirnya memaksa Majelis Agung angkat bicara. Jadi selain PAW pengurus yang tidak sesuai aturan, juga membuat kekisruhan terkait aset-aset pure, maka muncullah SK PJS ini,” pungkasnya.

 

Tim Liputan : Saeful topikterkini.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed