oleh

RDP Terkait Pemberhentian perangkat Desa, Ketua DPRD Buol : ” Butuh Ketegasan, Selesaikan Sesuai Prosedur”

Topikterkini.com.Buol – DPRD Kabupaten Buol menggelar Rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pengurus Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Buol, bertempat di ruang rapat Komisi 1 Sekretariat DPRD Kabupaten Buol, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau Provinsi Sulawesi Tengah, rabu (16/3/2022).

Rapat di pimpin oleh ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu, S.Sos, M.Ap.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut antara lain, Asisten 1 bidang pemerintahan Suwondo Sanua. S.Sos, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Buol antara lain Ketua komisi 1 DPRD Buol Karmin O.Y. Kaimo, Ketua Bapem PERDA Dody Fitriadi, Kadis BPM PEMDes, Inspektorat Kabupaten Buol, Gusti Alui, Ketua PPDI Fatima,S.Sos ,serta beberapa aparat desa perwakilan dari sejumlah desa yang bermasalah.

Polemik pemberhentian aparat desa yang di lakukan oleh para Kades telah terjadi sejak beberapa waktu lalu, hingga menuai aksi protes yang pada akhirnya berbuntut pada laporan PPDI ke dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol.

Ketua DPRD, Srikandi Batalipu,S.Sos, M.Ap, saat memimpin RDP menegaskan bahwa, “Kita butuh ketegasan dalam menyelesaikan masalah pemberhentian aparat desa yang telah di lakukan oleh oknum kades. mari kita selesaikan sesuai prosedur dan mekanisme di samping kita menunggu ketegasan dari penentu kebijakan di daerah ini. Kita akan beri waktu 1 (satu) bulan untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan di desa-desa,dan kita kembali akan menggelar RDP dengan mengevaluasi target penyelesaian masalah pemberhentian aparat desa ini” Papar Srikandi Batalipu.

Hal yang sama di tegaskan pula oleh ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Buol, Karmin O.Y Kaimo,serta Ketua Pabem Perda Dody Fitriadi.

Sementara itu,
Asisten 1 Bidang pemerintahan Suwondo Sanua meminta dalam forum tersebut agar permasalahan bisa di peta-petakan, mana yg prioritas itu di dahulukan untuk di tindak lanjuti secara bertahap seperti di awali dengan teguran dan mediasi pihak pemerintah kecamatan.

Ketua DPRD Kabupaten Buol Srikandi Batalipu,S.Sos, M.Ap, meminta Kabag Hukum,Inspektorat,Dinas BPM-PEMDES, secara bersama-sama menuntaskan permasalahan ini agar tidak membias dan terus menjadi polemik di tingkat desa.

RPD agenda yang sama akan kembali di gelar pada satu bulan kedepan.

Laporan: Husni Sese

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed